ReferensiPublik.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu sejak beberapa tahun terakhir terus meningkatkan implementasi dalam memberikan kemudahan pelayanan publik berbasis teknologi atau dikenal dengan pelayanan e-publik dalam berbagai sektor, seperti dalam hal investasi, pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Asisten I Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar saat hadir sekaligus menyampaikan sambutan pada Dialog Publik Himpunan Mahasiswa IsIam (HMI) Cabang Bengkulu bertajuk “Implementasi Khittah Perjuangan HMI Era Society 5.0 untuk Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Ahad (26/05) malam.
“Ini sesuai dengan konsep Society 5.0 yang menjadikan manusia berada di pusat perkembangan teknologi. Di mana, konsep society 5.0 berupaya menciptakan keseimbangan antara teknologi sebagai pemicu perkembangan ekonomi dan sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat,” terang Khairil Anwar.
Lanjut Khairil Anwar, implementasi dari society 5.0 ini meliputi pengolahan data yang masif di ruang maya (cyberspace) yang dikumpulkan dari aktivitas manusia dan benda-benda fisik lainnya. Hasil olahan tersebut akan menjadi dasar dalam keputusan yang menciptakan efisiensi, keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta distribusi kesejahteraan yang lebih berimbang.
“Titik beratnya society 5.0 adalah pada pemerintahan dan SDM. Jadi dialog publik kali ini sangat tepat sekali, karena ketika kita tidak bisa menyiapkan SDM dengan baik, maka jangan harap society 5.0 ini bisa kita capai,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua Presidium Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Bengkulu Sehmi mengatakan, menghadapi era society 5.0 HMI hadir mengambil bagian dalam menyiapkan SDM berdaya saing untuk Indonesia Emas 2045.
“Maka dari itu sangat penting bagi KAHMI dan HMI menyiapkan kader menjadi SDM berkualitas. Yakin usaha sampai itu tentu ada ikhtiar dan tidak serta merta bisa dilakukan dengan hal yang biasa,” ujarnya.
Lanjut Sehmi, sejalan dengan perkembangan kondisi SDM Indonesia saat ini, muncul beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis, perusahaan BUMN, pemerintah Indonesia termasuk dari pihak universitas/akademisi dan OKP.
“Sedini mungkin harus sama-sama kita persiapkan. Di antaranya bagaimana institusi di Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut, seperti mengurangi emisi, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan partisipasi industri nasional dan mencegah runtuhnya pranata sosial di masyarakat,” tutupnya. (Ads)
Komentar