JAKARTA,RP- Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menargetkan berhasil menuntaskan koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi pada 2018. Pimpinan KPK Basaria Pandjaitan di Kendari, Rabu (28/3), mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan dukungan segenap komponen bangsa. "Rapat koordinasi dan supervisi yang digelar hari ini di Sultra merupakan salah satu wujud komitmen mencegah dan memberantas korupsi," kata Basaria. KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi yang menghadirkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, Bappeda, BPKAD dan sekretaris daerah. Pada 2016, KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi di enam provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Riau, Papua, Papua Barat dan Aceh. Sedangkan pada 2017 supervisi terselenggara di 24 provinsi dan sisanya akan dituntaskan tahun 2018. "Semua pihak berharap dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi maka pengelolaan anggaran berjalan secara transparan," kata Basaria. Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi mengajak jajaran pemerintah daerah menjadikan forum rapat koordinasi dan supervisi KPK sebagai tonggak perlawanan terhadap koruptor. "Kita semua berharap rapat supervisi KPK tidak sekadar seremoni tetapi diaplikasikan dalam peran dan tanggungjawab masing-masing sebagai abdi negara," kata Teguh. (mi)

JAKARTA,RP- Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menargetkan berhasil menuntaskan koordinasi dan supervisi pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi pada 2018.

Pimpinan KPK Basaria Pandjaitan di Kendari, Rabu (28/3), mengatakan pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan dukungan segenap komponen bangsa.

“Rapat koordinasi dan supervisi yang digelar hari ini di Sultra merupakan salah satu wujud komitmen mencegah dan memberantas korupsi,” kata Basaria.

KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi yang menghadirkan para kepala daerah, wakil kepala daerah, Bappeda, BPKAD dan sekretaris daerah.

Pada 2016, KPK menggelar rapat koordinasi dan supervisi di enam provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Riau, Papua, Papua Barat dan Aceh.

Sedangkan pada 2017 supervisi terselenggara di 24 provinsi dan sisanya akan dituntaskan tahun 2018.

“Semua pihak berharap dengan terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi maka pengelolaan anggaran berjalan secara transparan,” kata Basaria.

Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi mengajak jajaran pemerintah daerah menjadikan forum rapat koordinasi dan supervisi KPK sebagai tonggak perlawanan terhadap koruptor.

“Kita semua berharap rapat supervisi KPK tidak sekadar seremoni tetapi diaplikasikan dalam peran dan tanggungjawab masing-masing sebagai abdi negara,” kata Teguh. (mi)