BENGKULU,RP – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), bertempat di kantor BPKP Provinsi Bengkulu, Senin (9/4/2018).
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Bram Brahmana, Rakor ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan APIP dalam mengindentifikasi dan menganalisis resiko pada pemnyelenggaraan pemerintahan.
“BPKP melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang meliputi penyusunan pedoman tekhnis penyelenggraan, sosialisasi, pendidikkan dan pelatihan, pemb9imbingan dan konsultasi serta peningkatan komptensi auditor APIP,” katanya.
Dikatakan, perlu adanya peningkatan pemahaman tentang SPIP oleh APIP guna meminimalisir resiko yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak tersandung hukum.
Sesuai dengan amanat RPJMN 2015-2017 menyebutkan bahwa, pada tahun 2019 nanti, dimana 85% Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan harus mencapai tingkat maturitas level 3.
“Level 3 itu terdefinisi, dimana Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik.” Ujar Bram.
Asisten II Setda Provinsi bengkulu Yuliswani yang juga ikut dalam Rakor tersebut berharap SPIP dan APIP yang ada di provinsi bengkulu ini dapat naik level sesuai dengan amanat RPJMN, sehingga dengan baiknya SPIP maka tentu dapat meraih opini pengelolaan keuangan dengan predikat wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Jika SPIP nya baik maka semuanya akan berhubungan dan berdampak pada pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mencapai target predikat WTP,” kata Yuliswani seusai membuka Rakor .
Yuliswani berharap inspektur dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dalam membimbing, membina dan mengawasi jajarannya dalam melaksanakan tugasnya. (mc)
Komentar