Bengkulu, ReferensiPublik.com – Kepala BKPAD Yudi Susanda Dukung Upaya Dinas Dukcapil Kota Bengkulu melaksanakan pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD), atau lebih dikenal KTP Digital.
Targetnya setiap ASN dan PTT di lingkup Pemkot Bengkulu mengaktifkan IKD. Adapun launching IKD di Pemkot Bengkulu pertama kali dilakukan Walikota Bengkulu, Wawali, Sekda dan Asisten.
“Seluruh ASN dan PTT akan kita aktifkan, termasuk nanti kita akan bekerja sama dengan Capil Provinsi untuk mengaktifkan di dinas-dinas pada tingkat provinsi,” jelas Kepala BPKAD Kota Bengkulu Yudi Susanda, Kamis (9/2/23).
Setelah ASN, PTT lingkup telah diaktifkan semua nanti, Dukcapil akan menyasar ke Universitas untuk mengaktifkan IKD para Mahasiswa.
“Setelah para pegawai Pemkot, nanti kita ke mahasiswa. Harapan kami dari dinas dukcapil agar pegawai ini bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian dari pihak mahasiswa juga bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, makanya kami ambil tahapan itu tetapi dengan catatan apabila masyarakat yang datang ke dinas dukcapil atau ke mal pelayanan publik kita langsung aktifkan untuk identitas digitalnya,” ujarnya.
Wahyu membeberkan keunggulan masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital, yakni mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa KTP fisik, mempermudah pengaksesan pelayanan public dan mempermudah mengakses data anggota keluarga.
Kelebihan lainnya antara lain, penggunaan lebih simpel, tidak perlu disimpan di dalam dompet, tak perlu ada fotokopi KTP untuk mengakses layanan publik, lebih aman dari pemalsuan data penduduk dan tidak ada lagi masalah KTP hilang serta lainnya.
“Jadi nanti kita tak perlu lagi fotokopi KTP, tak ada lagi namanya KTP hilang atau KTP rusak,” tuturnya.
“Selain itu, dalam identitas kependudukan kita ini semua kartu ada, mulai dari kesehatan, pajak, nomor NPWP, KIS, kartu KPU dan lain-lain termasuk vaksin, Kartu Keluarga (KK) dan semua dokumen kependudukan ada di sana,” sambungnya.
Dalam penggunaan IKD, Dukcapil menargetkan 90 persen masyarakat Kota Bengkulu sudah memberlakukan aplikasi ini di tahun 2023.
“Target kita tahun ini 60 persen berdasarkan jumlah penduduk, tapi kita usahakan dan dikejar tahun ini bisa sampai 90 persen. Makanya kita bergerak langsung ke OPD-OPD,” pungkasnya. (Adv)
Komentar