ReferesiPublik.com >> Walikota Bengkulu Helmi Hasan menghadiri kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terkait peluncuran Program Satu Juta Nelayan Berdaulat, Senin (8/4).
Walikota pun mendukung kegiatan pemerintah pusat tersebut. Sebab, Kota Bengkulu merupakan wilayah pesisir yang warganya banyak berprofesi sebagai nelayan.
“Kita sangat mendukung program ini. Semoga program ini juga bisa berdampak positif untuk kesejahteraan nelayan yang ada di Bengkulu,” jelasnya.
Walikota menyampaikan melalui program ini, nelayan akan dikenalkan dengan teknologi dan diharapkan dapat menjadi solusi sektor maritim di Era Industri 4.0. Sebab, para nelayan saat ini kesulitan dalam mengakses keberadaan ikan secara akurat, real time dan murah.
“Hal ini membuat ikan hasil tangkapan nelayan cepat membusuk, dan harga jual ikan yang murah di kalangan tengkulak,” ungkapnya.
Tak hanya itu, sambungnya, nelayan tradisional yang ada di Bengkulu juga terkendala dengan minimnya sinyal di laut. Hal ini juga tak jarang mengakibatkan maraknya kecelakaan saat melaut.
“Dengan ada program ini, kita berharap para nelayan mendapat dukungan teknologi berupa aplikasi FishOn, yaitu aplikasi berbasis android dengan fitur pencarian ikan, pengawetan ikan, penjualan ikan, komunikasi/chatting, pencatatan hasil tangkapan ikan, panic button untuk permintaan bantuan dalam kondisi darurat, fitur pembayaran elektronik dan fitur belanja kebutuhan sehari-hari yang terhubung dengan koperasi nelayan,” papar Helmi.
Untuk diketahui, program ini diluncurkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, program ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa kekayaan laut Indonesia menurut data UNDP pada tahun 2017 sebesar USD 2,5 Triliun per tahun dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 7 persen karena minimnya teknologi Jumlah nelayan Indonesia yang berjumlah 2,7 Juta menurut data KKP 2017.
“Program Satu Juta Nelayan Berdaulat bertujuan meningkatkan kedaulatan ekonomi nelayan Indonesia melalui dukungan teknologi 4.0, meningkatkan tingkat pemanfaatan sumber daya laut dari 7 persen menjadi minimal 17 persen, mengurangi angka kemiskinan nasional hingga 25 persen, dan meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia dengan melibatkan nelayan sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan negara,” ungkapnya.
(MC Kota Bengkulu)
Komentar