JAKARTA,RP – MUI dan sejumlah tokoh ormas Islam mengkritik rencana salat tarawe akbar di Monas. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno akan berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memindahkan lokasi salat tarawih akbar itu.
“Kemungkinan ke Istiqlal, bisa ke Jakarta Islamic Center, bisa ke Masjid Raya Hasyim Asyari. Bisa di mana saja dan ini masukan buat kami,” kata Sandiaga di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Sandiaga masih menunggu Anies yang baru akan pulang pada hari ini dari India. Dirinya menuturkan akan mengambil keputusan mengenai salat Tarawih bersama itu dengan segera.
“Belum (diputuskan), karena menunggu Pak Gubernur yang akan kembali pagi ini. Insyaallah kami akan diskusikan dan ambil keputusan segera,” tuturnya. Sandiaga akan memikirkan acara tersebut dengan masak. Dia tidak ingin acara tersebut justru memecah belah bangsa.
“Jangan sampai kegiatan ini malah menjadi pemecah belah, malah menjadi suatu bahan yang menurunkan ketaqwaan kita. Jadi nanti masukannya akan kami terima, karena sebelumnya kami justru banyak ulama yang menginginkan ada tarawih di Monas untuk momen lebaran ini,” jelasnya.
Sandiaga justru menjelaskan Tarawih di Monas akan digelar karena usulan beberapa ulama. Tapi dia berjanji akan menindaklanjuti keberatan masyarakat dan ulama terkait kegiatan itu.
“Karena sebelumnya kami justru banyak ulama yang menginginkan ada tarawih di Monas untuk momen lebaran ini. Tapi tentunya harus semua kita tampung dan kita tentu tidak akan memaksakan diri seandainya sebagian dari masyarakat, sebagian dari para ulama juga mengatakan ini tidak disarankan,” jelasnya.
Sebelumnya, ada kritik untuk rencana Tarawih di Monas yang akan diselenggarakan 26 Mei. Awalnya kritik datang dari Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis.
“Saya berharap pemprov DKI mengurungkan niat tarawih di Monas. Cukuplah seperti maulid dan syiar keagamaan aja yang di lapangan. Tapi salat di lapangan sepertinya kurang elok sementara masih ada masjid besar sebelahnya yang bisa menampungnya. Ayo pemprov DKI lebih baik konsentrasi pada masalah pokok pemerintahannya yaitu mengatasi banjir dan macet yang tak ketulungan dan merugikan rakyat,” kata Cholil dalam pernyataan tertulisnya.
Muhammadiyah mempertanyakan rencana salat tarawih itu. Salat tarawih di Monas dikhawatirkan menimbulkan kesan politis.
“Salat tarawih di Monas bisa menimbulkan kesan politis. Dalam konteks luas dan jangka panjang, bisa menjadi preseden untuk kegiatan serupa oleh pemeluk agama lainnya,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada detikcom, Sabtu (19/5) malam.
Senada dengan MUI dan Muhammadiyah, PBNU menyarankan agar salat tarawih itu tak digelar di Monas. Lebih baik rencana itu dipindah ke Masjid Istiqlal. (dtk)
Komentar