BENGKULU, RP – Semakin masifnya berita-berita hoaks yang disebarkan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mengundang keprihatinan banyak pihak. Penyelenggara dan peserta Pemilu tidak lagi bisa sendiri untuk mengantisipasi maraknya hoaks termasuk kampanye negatif dan ujaran kebencian yang berkembang pesat akhir-akhir ini.
Dalam tuturnya, Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, upaya pencegahan dan tindakan terhadap maraknya hoaks, kampanye negatif dan ujaran kebencian jelang Pemilu 2019 harus dilakukan dengan penguatan kerjasama antara pihak penyelenggara dan peserta Pemilu dengan stakeholder terkait seperti Kapolri, LSM/NGO, akademisi, organisasi pengawas Pemilu, hingga media massa.
“Hoaks ini kalau tidak dicegah dan ditindak dengan baik bisa jadi mengaburkan tujuan utama diadakannya Pemilu terutama dalam hal sebagai sarana perbaikan kondisi negara. Dampaknya luar biasa. Ini harus jadi musuh kita bersama,” kata Senator Riri kepada jurnalis.
Dalam berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini melanjutkan, ia senantiasa memberikan pemahaman khususnya kepada para generasi muda untuk mengetahui bahayanya hoaks yang terus meningkat dengan pesatnya kemajuan teknologi.
“Saya selalu mengimbau jangan mudah membagikan informasi yang belum tentu jelas sumber dan kebenarannya. Kita harus fokus dengan apa visi misi yang disampaikan setiap peserta Pemilu lima tahun kedepan dalam rangka memperbaiki negara ini tanpa harus menjelekkan satu dengan yang lainnya,” tegas Senator Riri.
Kakak Pembina Duta GenRe BKKBN Bengkulu ini menjelaskan, penggunaan teknologi informasi mutakhir seperti media sosial tidak bisa dibendung karena bisa jadi sarana efektif untuk menjalin silaturahmi dan melakukan transaksi ekonomi. Namun menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan informasi dan kabar bohong bisa menyebabkan NKRI retak.
“Saya yakin KPU dan Bawaslu akan terus melakukan terobosan untuk mencegah dampak buruk hoaks ini. Polri juga sudah bertindak tegas terhadap penyebar kabar bohong. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Ubah cara bermedia sosial untuk hal-hal yang bermanfaat dalam upaya untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara agar setelah Pemilu 2019 nanti kita dapat menjalankan roda Pemerintahan dengan kondusif untuk mencapai Indonesia yang bermartabat,” demikian Senator Riri.
Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.
(Tim)
Komentar