BENGKULU, RP – Pemprov Bengkulu menggelar penandatanganan pernjanjian kerja sama APIP- APH, bersama Bupati/Walikota, kejari serta kapolres se-Provinsi Bengkulu terkait laporan penanganan serta pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintah. Bertempat di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Provinsi Bengkulu. Rabu (4/7).
Penandatanganan perjanjian kerjasama Aparat ini untuk Penyelenggaraan Interen Pemerintah (APIP) – Aparat Penegak Hukum (APH) antara Bupati/Walikota, Kejari dan Kapolres se-Provinsi Bengkulu untuk secara bersama menuju perubahan.
Acara ini dihadiri langsung Inspektur Jenderal Kemendagri Sugeng Hariono, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung, Danlanal Bengkulu, Danrem 041 Gamas, Dandim 041 Gamas, Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu, Kapolres se-Provinsi Bengkulu, Kajati/Kajari se-Provinsi Bengkulu, serta Asisten dan Kepala OPD Pemerintahan Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya Irjen Kemendagri Sugeng Hariono mengatakan, Penandatanganan PKS tersebut merupakan bukti berkomitmen Pemerintah Daerah dalam hukum administrasi.
“Terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintahan se-Provonsi yang telah memberikan aspirasi dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bupati/Walikota, Kajari dan Kapolres se-Provinsi Bengkulu, ini merupakan bukti bahwa berkomitmen untuk perubahan itu dijalankan, karena dalam penandatanganan ini adalah contoh komitmen perubahan dalam hukum administrasi pada Pemerintahan Daerah,”jelasnya.
Sedangakan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dalam sambutannya mengatakan, dalam melaksanakan penandatangan (PKS) perlu pelayanan yang produktif, dengan amanat undang-undang, serta berkomimen dalam penyelidikan dan kepengawasan Administrasi.
“Penandatanganan PKS merupakan kebutuhan kita dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang cepat dan produktif, ini lebih condong dalam penyelidikan kesalahan administrasi, sementara Kepala daerah dan pengaduan masyarakat perlu dikaji agar mendapat Output yang baik,” katanya. (Ads)
Komentar