MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta tak menambah polemik dengan wacana penunjukan dua jenderal polisi sebagai penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Sebab, kisruh itu bisa menjadi beban politik Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan pejabat Polri yang menjabat di luar institusi kepolisian harus mundur atau pensiun. Namun, dua tindakan ini tak dilakukan dua jenderal polisi yang diminta Tjahjo.
“Pertanyaannya, apa itu akan dilakukan? Ternyata kan enggak, sebaiknya Pak Mendagri tidak menambah polemik, tidak menambah beban bagi Pak Jokowi,” kata Hidayat di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, hari ini.
Lagi pula, kata dia, Jawa Barat dan Sumatera Utara bukan kategori daerah rawan pilkada. Hal itu diketahui Hidayat usai rapat bersama Komisi I DPR, Menteri Pertahanan, dan TNI, beberapa waktu lalu.
“Yang masuk daerah rawan kelas tinggi itu adalah Papua, Maluku, dan Kalimantan Barat,” kata dia.
Hidayat juga mengkritik alasan keamanan yang diutarakan Tjahjo. Ia menilai masalah keamanan bukan urusan pejabat gubernur. “Itu urusan kapolda, sebaiknya pilkada jangan dibikin gaduh dengan wacana semacam itu,” ujarnya.
Hidayat menilai ada banyak pejabat yang bisa ditunjuk sebagai pejabat gubernur. Ia mencontohkan DKI Jakarta yang dijabat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono pada pilkada lalu.
“Aman damai (kondisi Jakarta), padahal siapa yang enggak tahu kondisi Jakarta,” jelas Hidayat. (mi)
Komentar