oleh

Pemprov Bengkulu Keluarkan Kebijakan Strategis Penyaluran KUR

ReferensiPublik.com – Mendongkrak geliat ekonomi daerah khususnya sektor UMKM, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bekerjasama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Bengkulu, melakukan gebrakan strategis penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada para pelaku usaha.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, adanya pertemuan bersama para pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non bank terkait KUR jelas sangat strategis dan produktif.

Pasalnya, jika hanya mengandalkan celah fiskal pemerintah daerah tidak akan mampu menggerakkan ekonomi Bengkulu secara keseluruhan. Terlebih APBD Provinsi Bengkulu hanya sebesar 3 triliun rupiah lebih.

“Kalau KUR ini bisa kita optimalkan secara produktif ke masyarakat pelaku usaha khususnya UMKM, maka saya pastikan dinamika ekonomi Bengkulu akan bergerak,” jelas Gubernur Rohidin usai pimpin _Coffee Morning_ bersama FKIJK Provinsi Bengkulu, di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (07/03).

Di samping itu pertemuan ini menurut Gubernur Rohidin juga membahas peningkatan literasi keuangan agar terwujudnya inklusi keuangan yang baik, yaitu masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Kebijakan yang diambil harus bisa memberikan kemudahan yang memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu salah satunya yang bergerak di UMKM. Maka capaiannya nanti dapat menjadi perbandingan progres kemajuan ekonomi daerah yang jelas dan terukur signifikan.

“Jadi kalau kita bisa menyalurkan minimal 2 kali lipat KUR dibandingkan tahun lalu, pasti akan bergerak ekonomi pada tingkat bawah. Karena pasti akan adanya penyerapan tenaga kerja dan ini kita harapkan,” imbuh Gubernur Bengkulu ke-10 ini.

Selanjutnya, gebrakan strategis penyaluran KUR ini juga ditegaskan Gubernur Rohidin, harus ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten/kota bersama industri jasa keuangan yang ada di daerah.

“Maka pertemuan ini menjadi sangat penting dan saya perlu mendapatkan dukungan dari para perbankan dan non bank dan tentu ini akan kita break down dengan pertemuan tingkat kabupaten/kota, karena data real penerima KUR dari UMKM ada di kabupaten/kota. Tentu ini kebijakan pada tingkat provinsi yang betul-betul mengedukasi dan mengadvokasi semua pemangku kepentingan,” pungkasnya. (adv)



Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *