ReferensiPublik.com – Dilanjutkannya tahap Pilkada serentak tahun 2020 yang sempat dihentikan sementara tahapannya akibat penyebaran wabah pandemic Covid-19, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Srie Rejeki SH meminta pemerintah daerah segera mencairkan dana Pilkada tersebut.
Dari kesepakatan KPU pusat bersama DPR RI, lanjut Srie, untuk lanjutan tahap Pilkada akan kembali dimulai pertengahan Bulan Juni ini.
“Itu kan ada usulan penambahan untuk Alat Pelindung Diri (APD) bagi penyelenggara. Dan yang saya baca, anggaran untuk kebutuhan APD seperti masker, hand sanitizer serta kebutuhan sesuai standar protocol Covid-19 akan dianggarkan melalui APBN, sehingga tidak memberatkan keuangan daerah. Dan harapan kita pelaksanaan Pilkada serentak di daerah kita ini dimana ada satu Pilkada Provinsi serta delapan Pilkada Kabupaten bisa berjalan dengan baik serta tetap waspada terhadap Covid-19 ini. Kita setuju kalau penyelenggara wajib dibekali APD agar terhindar dari Covid-19,” pungkas Srie.
dwal tahapan Pilkada serentak ditunda, anggaran dana Pilkada yang telah dianggarkan sebelumnya sedang dibekukan.
“Memang anggaran Pilkada sejak dua bulan terakhir telah dibekukan. Harapan kita, ketika regulasi PKPU jadwal tahapan keluar, untuk kebutuhan dana Pilkada anggaran tersebut dapat segera kembali dicairkan,” kata Irwan Saputra. Begitu juga dari Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap SP, M.Si. Dia mengaku memang dana anggaran Pilkada masih belum kembali digunakan.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Sekda terkait anggaran ini. Untuk APD pengawas Adhock itu kita berharap jangan membebani keuangan daerah, atau langsung dari APBN” tambah Parsa.
Adapun dari Sekda Provinsi Bengkulu, Drs Hamka Sabri M.Si, mengatakan, pihaknya segera mencairkan dana Pilkada.
“Begitu regulasi aturannya dan jadwal tahapan sudah ada, maka dana Pilkada ini kembali akan kita salurkan kepada penyelenggara,” singkat Hamka.
(Adv)
Komentar