Ketua DPR Bambang Soesatyo akan mengajak diskusi pimpinan KPK untuk mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku di Indonesia. Ia tidak menampik bahwa sistem demokrasi yang berlaku saat ini membuat biaya politik seseorang untuk maju pilkada cukup tinggi. Hal tersebut dinilai menjadi penyebab kepala daerah itu tidak fokus pada kinerja, melainkan fokus pada pengembalian uang yang terpakai pada saat pilkada. "Kita semua tahu untuk menjadi calon bupati gubernur puluhan miliar, kalau itu terjadi maka dapat dipastikan sang calon tidak sepenuhnya kerja untuk rakyat tapi mengembalikan kembali uang yang pernah dikeluarkan," kata Bambang di Gedung KPK, Senin (12/3). Baca Juga : Sepanjang Februari, KPK Tangkap 5 Calon Kepala Daerah KPK: Mahar Politik Dorong Kepala Daerah Korupsi Politikus Golkar itu berencana mengajak KPK untuk mencari solusi dari permasalahan biaya politik itu. "Kami akan mengajak KPK berdiskusi apakah pilihan demokrasi kita ini yang berujung pada biaya yang mahal pada demokrasi itu, menjadi penyebab utama timbulnya para calon kepala daerah dari incumbent melakukan hal yang tidak terpuji dari hasrat demokrasinya," kata Bambang. Selain itu, Bamsoet juga mengaku akan berdiskusi soal beberapa operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah. Beberapa di antaranya melibatkan calon kepala daerah yang sedang mengikuti pilkada. Ia menilai perlu ada solusi bagaimana melakukan pencegahan korupsi di daerah. Salah satu masukannya adalah soal kemungkinan mengubah sistem pemilihan kepala daerah. "Kita diskusi menjaga kembali sistem yang terlanjur kita pilih, misalnya melalui lembaga keterwakilan, diskusi dengan bagian pencegahan, walaupun becandaan, lebih mudah mengawasi 60 orang di tiap daerah, daripada mengawasi banyak orang, banyak calon dan banyak kepentingan di sana, ini akan menjadi masukan," kata dia.

JAKARTA,RP- Ketua DPR Bambang Soesatyo akan mengajak diskusi pimpinan KPK untuk mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah yang berlaku di Indonesia.

Ia tidak menampik bahwa sistem demokrasi yang berlaku saat ini membuat biaya politik seseorang untuk maju pilkada cukup tinggi. Hal tersebut dinilai menjadi penyebab kepala daerah itu tidak fokus pada kinerja, melainkan fokus pada pengembalian uang yang terpakai pada saat pilkada.

“Kita semua tahu untuk menjadi calon bupati gubernur puluhan miliar, kalau itu terjadi maka dapat dipastikan sang calon tidak sepenuhnya kerja untuk rakyat tapi mengembalikan kembali uang yang pernah dikeluarkan,” kata Bambang di Gedung KPK, Senin (12/3).

Politikus Golkar itu berencana mengajak KPK untuk mencari solusi dari permasalahan biaya politik itu.

“Kami akan mengajak KPK berdiskusi apakah pilihan demokrasi kita ini yang berujung pada biaya yang mahal pada demokrasi itu, menjadi penyebab utama timbulnya para calon kepala daerah dari incumbent melakukan hal yang tidak terpuji dari hasrat demokrasinya,” kata Bambang.

Selain itu, Bamsoet juga mengaku akan berdiskusi soal beberapa operasi tangkap tangan KPK terhadap kepala daerah. Beberapa di antaranya melibatkan calon kepala daerah yang sedang mengikuti pilkada.

Ia menilai perlu ada solusi bagaimana melakukan pencegahan korupsi di daerah. Salah satu masukannya adalah soal kemungkinan mengubah sistem pemilihan kepala daerah.

“Kita diskusi menjaga kembali sistem yang terlanjur kita pilih, misalnya melalui lembaga keterwakilan, diskusi dengan bagian pencegahan, walaupun becandaan, lebih mudah mengawasi 60 orang di tiap daerah, daripada mengawasi banyak orang, banyak calon dan banyak kepentingan di sana, ini akan menjadi masukan,” kata dia. (kpr)