MEDAN,RP – Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) diminta untuk melihat secara detail rekam jejak calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Sumut yang punya sikap antikorupsi. Sebab Sumut merupakan daerah nomor ketiga terkorup di Indonesia.
Hal itu, diungkapkan Kordinator Indonesia Corruption Watch ( ICW) Divisi Korupsi Politik, Donal Fariz dalam Diskusi Publik ‘Sumut Darurat Korupsi’ berlangsung di Hotel LJ di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Minggu (3/6/2018) sore.
“Berdasarkan data dari ICW 2017, Sumut sendiri menduduki nomor 3 di Indonesia daerah terbesar angka korupsinya. Setelah Pertama Jawa Timur dan Jawa Barat,” ungkap Donal.
Donal menjelaskan pada 2017, ada 40 kasus korupsi di Sumut yang ditangani aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 286 miliar. Menurutnya hal ini jadi catatan penting bagi warga Sumut ini untuk betul memilih pemimpin bagi Sumut sendiri.
Donal mengungkapkan Sumut menjadi perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikarenakan dua mantan Gubernurnya, Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho tersandung kasus korupsi.
“Momentum Pilkada 2018 ini, menjadi titik krusial bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Sumut, tidak jatuh memilih yang sama dan berujung kasus-kasus korupsi,” ucap Donal.
Di sisi lain, ia mengatakan bukan Sumut saja. Tapi, Kota Medan indeks IPK dirilis oleh Transparansi Internasional Indonesia, Kota Medan menjadi kota terkorup di antara 12 kota terbesar di Indonesia.
“Kota terbaik itu, Jakarta Utara. Dan kota terkorup itu dinilai adalah Kota Medan dengan indeks presepsi terendah di seluruh kota besar. Jadinya, perlunya pemimpin baik. Jadinya, tidak kembali pemimpin terkorupsi berulang,” kata Donal.
Untuk di Sumut, ada dua paslon cagub-cawagub yang akan bersaing yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Donal mengimbau untuk warga selektif memilih kedua paslon itu yang akan memimpin Sumut lima tahun ke depan.
“Masyarakat Sumut sendiri bisa memilih dengan portofolio antikorupsi. Dengan rekam jejak birokrasi pemberantas korupsi sebagai memimpin untuk menghilangi presepsi daerah korupsi dari Pilkada Sumut ini,” tandasnya. (dtk)
Komentar