BENGKULU, RP – Jaringan Intelektual Manifesto Muda (JIMM) akan menggelar demo pada Senin 22 Oktober 2018 di depan Kantor Gubernur Bengkulu, kata Ketua JIMM Heru Saputra, demo untuk mengkritisi kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bengkulu yang dinilai tidak profesional dan tidak independen.
“Kita akan mengelar demo memita Gubernur membubarkan ULP dan Gubernur segera membentuk ULP baru sebab diduga ULP tidak independent dan terkesan mengarahkan rekanan dan ULP diduga memenangkan perusahaan yang blacklist” ujar nya Jumat (19/10).
Menurut Heru harusnya ada 7 perusahaan yang di blacklist dan tidak boleh dimenangkan karena banyak TGR yang belum mereka selesaikan. “Harusnya ada 7 perusahaan yang di blacklis dan tidak boleh dimenangkan dikarenakan banyak TGR yang belum mereka selesaikan dan nanti kita juga akan ke kejati melaporkan perusahan perusahan tersebut” tambah Heru
Selain itu, “Demo juga akan menuntut Kepala ULP Provinsi Bengkulu mundur dari jabatannya dan diganti dengan yang baru. Tidak hanya kepala ULP, semua jajaran ULP juga diminta mundur oleh JIMM, batalkan semua pemenang lelang proyek 2018 yang bermasalah dan segera black list PT SAM” kata Heru Saputra
Menanggapi tuntutan JIMM, Kepala ULP Pemda Provinsi Bengkul Juni Irawati dengan terbuka mempersilahkan siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab kata Juni, penyampaian aspirasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
(tIM)
Komentar