ReferensiPublik.com – Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, selasa (24/12/2019) menggelar Sidak di Desa Air Putih Kecamatan Talang Empat, sidak dilakukan dalam rangka menindaklanjuti permasalahan yang sempat memanas di wilayah ini.
Ketua Komisi I DPRD Benteng Arsyad Hamzah mengatakan bahwa gejolak permasalahan tidak setujunya warga terhadap kinerja lembaga perangkat desa sudah sampai ke DPR, bahkan sudah menyampaikan aspirasi ke Lembaga DPRD Benteng pada tanggal 05 Desember 2019 yang lalu.
“Kami dari komisi I melakukan sidak dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta dilapangan terkait permasalah yang ada di desa air putih, yang mana warga desa air putih menuntut agar di berhentikannya perangkat desa yang ada sekarang karena dinilai tidak bisa berkerja untuk masyarakat,”teranganya.
Arsyad Hamzah juga menuturkan bahwa pihaknya tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan dalam menanggapi keluhan dari warga desa air putih.
“Kita harus turun kelapangan guna mencari titik permasalahan yang ada, jangan sampai masalah ini berlarut-larut sehingga bisa membuat kegaduhan di masyarakat nantinya,”tutur Arsyad.
Sementara itu, Fajar Eka Putra berharap polemik didesa ini bisa menjadi bahan acuan untuk desa-desa yang ada di benteng terkhusus untuk desa air putih,
“Mari kita selesaikan dengan bijak dan kepala dingin, supaya tidak menimbulkan masalah yang bisa menghambat pembangunan yang ada nantinya,”ujarnya.
Ia manambahkan, bahwa untuk permasalah ini pihanya akan mengumpulkan semua pihak untuk duduk bersama dengan pemda dan pihak kecamatan.
“Jagan gegabah dalam mengambil keputusan, karena ada aturan dan Perbup yang mengatur, jangan asal ganti saja perangkat desa,”pungkas Fajar.
Dalam hal ini PJS Kades Air Putih, Saipul Amri, mengucapkan terima kasih atas kunjungan DPRD Benteng komisi I yang telah berkanan datang kedesanya, guna menuntaskan polemik yang ada di desa ini.
“Saya berhapap betul permasalahan ini bisa menemukan titik temunya. Sejauh ini saya sebagai perangkat desa air putih sudah berkerja sesuai tufoksinya, masalah ada warga yang tidak setuju dengan kinerja perangkat, saya kira wajar-wajar saja, itu hak dari masyarakat,”demikian PJS Kades Saipul.
(JP)
Komentar