Jakarta, referensipublik.com – Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengunjungi Badan Pembina Ideologi Pancasila di Jalan Veteran III Jakarta, Senin (20/3). Walikota didampingi oleh Sekretaris Daerah Arif Gunadi dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “ Kota Bengkulu dahulu tempat pengasingan Bung Karno dimana dia bertemu Ibu Fatmawati penjahit sang Saka Merah Putih, yang melahirkan anak seorang presiden dan cucu nya ketua DPR RI,” mukadimah Helmi.
Lebih lanjut, Helmi menyampaikan bahwa Bengkulu merupakan bagian besar dari sejarah berdirinya Negara kesatuan rebublik Indonesia (NKRI). “Dahulu ketika Indonesia masih dalam masa kerajaan kita berusaha mencari alat pemersatu, ternyata alat pemersatu bukanlah bahasa melainkan merah putih. Itu yang menyatukan kita dari seluruh pelosok negeri ini,” katanya.
Helmi menilai bahwa Kota Bengkulu adalah kota keramat. “Jika tidak ada Kota Bengkulu maka tidak akan ada NKRI,” ujarnya. Dan merah putih dilahirkan dari kota Bengkulu yang menjadi pemersatu bangsa hingga saat ini.
Tak lupa Helmi pun memaparkan sejumlah program pemerintah yang telah diterapkan di Kota Bengkulu. Mulai dari Gerakan Peduli Yatim, Sedekah 2000 hingga layanan RSHD yang bias disejajarkan dengan rumah sakit bintang lima. “ Di RSHD, pasien yang mau pulang itu tidak boleh pulang dulu sebelum di creambath, pedicure dan manicure,” ucap Helmi.
Rombongan Walikota Bengkulu disambut langsung oleh Deputi Bidang Hubungan Antar lembaga, Sosialisasi,Komunikasi dan Jaringan Prakoso, didampingi sejumlah direktur.
Mereka sangat kagum dengan program yang telah dilaksanakan di kota Bengkulu. Bahkan layanan di RSHD membuat para petinggi BPIP tersebut penasaran. “Sungguh luar biasa ini programnya,” puji Prakoso.
Prakoso mengatakan bahwa dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antar lembaga untuk menjaga keutuhan bangsa dan Negara selain program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama dalam menghadapi sejumlah tantangan di masa depan. “untuk di Bengkulu kita sudah bekerjasama dengan beberapa radio dan sejumlah tokoh masyarakat,” terangnya.
Dalam peraturan Presiden No 7 tahun 2018, dijelaskan bahwa salah satu fungsi yang diberikan kepada BPIP adalah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program strategis dan program kerja dengan lembaga tinggi Negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, oragnisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
Saat ini BPIP akan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. BPIP akan memperkuat ideologi Pancasila melalui pendidikan berbasis Pancasila diseluruh jejang pendidikan. Sebuah kurikulum yang lebih dalam untuk pemahaman pancasila bagi generasi Indonesia mendatang. “Kota Bengkulu bisa kita jadikan pilot project sebagai daerah pertama pelaksanaan kurikulum berbasis Pancasila pada saat launching se Indonesia nanti,” demikian Prakoso (adv)
Komentar