ReferensiPublik.com, Kota Bengkulu – Kementerian PUPR melalui BPIW komitmen mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo, agar kemiskinan ekstrem di tahun 2024 bisa ditekan hingga O meskipun masih pandemi.
Program yang diupayakan saat ini ialah melaku kan penanggulangan melaJui kolaborasi Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dari Direkto rat Jenderal Perumahan.
Mengenai hal itu, Walikota Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Walikota Dedy Wahyudi serta jajaran berkomitmen mendukung upaya pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu. Senin (28/3/2022), Pemkot Bengkulu langsung melakukan rakor bersama Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) di ruang kerja Wawali dan dihadiri beberapa Kepala OPD terkait.
Berbagai masukan diberikan BPIW untuk Pemkot Bengkulu dalam mengentaskan masalah kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu, yang disampaikan langsung Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah I.B, Kemen PUPR Sosilawati.
“Kita lagi melaksanakan survei kolaborasi kemiskinan ekstrem.Jadi program penanganan ini direncanakan untuk 3 tahun ya, mulai dari 2021 dilokasi 35 kabupatenkota di 7 provinsi, untuk 2022 di 212 kabupatenkota di 25 provinsi, sedangkan di tahun 2023 itu di 514 kabupatenkota seluruh indonesia,” ungkap Sosilawati.
Sasaran program ini, tambah Sosilawati ialah masyarakat yang berpenghasilan rendah (per 1 bulan hanya 900 ribu).
“Bentuk bantuannya ialah perumahan, penanganan infrastruktur berbasis masyarakat seperi sanitasi, air minum dan jalan lingkunan. Untuk kota, data yang digunakan ialah veriflkasi dan validasi, by name by adress. Dari lima, dua kecamatan yang akan dilakukan survei dengan melibatkan BKKBN, kemen PUPR, Bappeda dan pihaklainnya,” tambahnya.
Wawali Dedy juga angkat bicara mengenai kemiskinan ekstrem, dikarenakan banyaknya hal yang melandasi terjadinya kemiskinan.
“Saya sudah sering sampaikan kepada para Kepala OPD untuk mengintervensi kemiskinan ini, terutama anatomi kemiskinan, apakah dia miskin ini karena rumahnya. apakah tidak ada modal,”ujar Dedy.
(Mc)
Komentar