ReferensiPublik.com – Senator Muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief memberikan apresiasi masuknya program pengendalian banjir di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia tahun 2020.
Proyek tersebut masuk dalam Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai sepanjang 2.100 Km yang terletak di sejumlah provinsi termasuk Bengkulu.
Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini berharap proyek pengendalian banjir tersebut dapat berjalan lancar dan berkelanjutan.
“Saya berharap proyek ini dapat memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warga Bengkulu yang selama ini kerap menjadi korban ketika hujan besar datang,”kata Riri Damayanti, Kamis (27/2/2020).
Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu menjelaskan, publik tidak pernah tahu kapan hujan besar datang, namun saat ini masyarakat Bengkulu yang berada di daerah langganan banjir selalu waswas.
“Di Kota Bengkulu, Lebong dan Seluma tahun kemarin dan awal tahun ini sampai menimbulkan korban jiwa. Saya berharap ini tidak terjadi lagi. Makanya untuk pengendalian banjir ini mudah-mudahan Kementerian PUPR segera melakukan realisasi,” harap Riri Damayanti.
Alumni Universitas Bengkulu mengungkapkan, sebelumnya ia telah meminta agar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dapat memberikan bantuan rumah nelayan yang terkena abrasi di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa dan relokasi rumah masyarakat Desa Genting Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah pasca banjir dan longsor tahun lalu.
“Alhamdulillah Menteri Basuki merespon baik usulan ini. Ditunggu realisasinya nanti seperti apa,” ucap Riri Damayanti.
Pun demikian, Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap agar pemerintah daerah terkait dapat melakukan perbaikan DAS Bengkulu secara masif, baik melalui langkah penghijauan, penindakan terhadap pengrusakan hulu sungai dan lain-lain.
“Pengendalian tentu harus disertai dengan upaya pemulihan lingkungan. Masalah ini pun sudah kita sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi pemerintah daerah juga jangan pasif. Pembalakan liar harus ditindak dan konservasi dan pemulihan lahan juga harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir,” demikian Riri Damayanti.
[ads]
Komentar