ReferensiPublik.com – Guna memastikan bahwa pembangunan sampai ke seluruh wilayah Indonesia, Komite II DPD RI menggelar rapat kerja Komite II DPD RI dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/2/2020).
Dalam kesempatan ini, para anggota DPD RI yang tergabung di Komite II menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur yang ada di daerahnya.
Senator Muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan dukungannya terhadap proses pembangunan Tol Bengkulu (Trans Sumatera) sebagai harapan baru masyarakat Bengkulu dan perkembangan ekonomi di kawasan tengah pulau Sumatera.
Di samping itu, Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini juga mengusulkan permohonan bantuan rumah nelayan yang terkena abrasi di Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah.
Lalu permohonan relokasi rumah masyarakat Desa Genting Kecamatan Bang Haji Bengkulu Tengah pasca banjir dan longsor pada tanggal 27 April 2019 sebanyak 111 rumah.
Kemudian permintaan penambahan jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2020-2024 untuk masyarakat Provinsi Bengkulu.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memberikan respon positif atas semua usulan ini.
Ia berkomitmen, Kementrian PUPR akan mengarahkan pihak terkait dalam rangka pembangunan Tol Bengkulu untuk segera melanjutkan tahapan.
Bahkan Menteri Basuki juga akan mengajak Senator Riri Damayanti bersama Komite II DPD RI lainnya untuk meninjau tol saat pembangunan berjalan.
Sementara untuk bantuan rumah nelayan dan relokasi rumah masyarakat Desa Genting pasca banjir Menteri Basuki berjanji akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Penyediaan Perumahan.
Menteri Basuki juga menyatakan bahwa pada tahun 2020, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Bengkulu dan seluruh provinsi lainnya akan ditambah.
Menteri Basuki Hadimuljono juga menjelaskan bahwa pembangunan sampai tahun 2024, membutuhkan biaya sekitar Rp2.058 triliun, sementara kemampuan APBN paling banyak adalah Rp623 tiriliun, sehingga masih ada selisih sekitar Rp1.453 tiriliun.
Ia menekankan, selisih tersebut diupayakan ditutup dari investasi dan penugasan dari BUMN.
Sedangkan Kementerian PUPR akan memfokuskan pada pembangunan sumber daya air, konektivitas jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.
(Ads)
Komentar