BENGKULU, RP – Masih adanya warga masyarakat yang melaporkan belum menerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di wilayah Provinsi Bengkulu menjadi catatan kritis bagi sejumlah pihak.
Senator muda Indonesia, Riri Damayanti John Latief, tak menampik hal tersebut. Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini mengatakan, ketika melakukan kunjungan dan silaturahmi ke sejumlah desa di Bengkulu Selatan dan Kaur memang ada warga yang melaporkan hal tersebut kepadanya.
“Ketika ditanyakan kepada para kepala desa, umumnya jawabannya sama, persoalannya ada pada pendataan. Ada yang miskin tapi tidak dapat program PIP dan kartu BPJS. Yang dianggap mampu justru dapat. Bahkan untuk BPJS itu ada yang sudah meninggal tapi dapat. Persoalannya disini,” kata Senator Riri kepada jurnalis, Jumat (24/8/2018).
Dalam hal ini, Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah mencanangkan pembentukan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN) yang akan menjadi pusat rujukan data kesejahteraan sosial dan solusi penyediaan data untuk program kesejahteraan sosial di semua level.
“Agar pengentasan kemiskinan bisa berjalan efektif syarat utamanya subsidi harus tepat sasaran dan jatuh ke tangan yang benar. Ini masalah klasik. Saya bersyukur Pemerintah mulai menyadari hal ini dan bertekad untuk memperbaikinya kedepan,” ungkap Senator Riri.
Namun Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu itu menerangkan, SKSTN dibutuhkan sebagai bentuk penerapan e-Government guna mencapai pelayanan publik yang prima dan memuaskan.
“Saya selaku anggota Komite III DPD RI akan mengawal hal ini. Mudah-mudahan SKSTN itu bisa berjalan sesuai target. Sebab, penanganan fakir miskin dengan pemberian fasilitas bantuan sosial, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan itu merupakan amanah UUD 1945 yang harus senantiasa kita laksanakan dengan baik dan benar,” ungkap Senator Riri.
Sementara itu, Jebolan Universitas Indonesia ini juga menyarankan agar Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk mengadopsi terobosan-terobosan Pemerintah Daerah dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
“Misalnya di Surabaya ada program permakanan dimana setiap hari ada lansia, anak yatim dan penyandang disabilitas mendapat bantuan makanan. Ini tentu hanya bisa terlaksana dengan baik ketika persoalan datanya klir. Harapan kita ke depan terobosan-terobosan seperti ini bisa diperbanyak,” demikian Senator Riri.
Untuk diketahui, DPD RI dibentuk dengan visi memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai visi tersebut, Komite III DPD RI memiliki lingkup tugas untuk menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan khususnya dengan memperhatikan urusan daerah dan masyarakat bidang ekonomi kreatif, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan beberapa bidang lainnya.
(Tim)
Komentar