MEDAN, RP- Wakil Ketua KPK Saut Sitomorang menjadi pembicara dalam acara pembekalan dan deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) para calon kepada daerah di Provinsi Sumatera Utara, Selasa (24/4).
Saut meminta para calon kepala daerah tak mengumbar janji yang sulit untuk dipenuhi saat kampanye.
“Pak Saut menyampaikan bahwa kita tidak harus ruwet dalam berinovasi, terutama kepada para calon, seperti ketika Julia Girard, pada pemilu di Australia, hanya mengharap membangun jaringan saja pada daerahnya,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/4).
Saut juga menyebut KPK sudah menyampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri, agar para calon kepala daerah fokus pada pengembangan daerah yang akan dipimpinnya. Menurut Saut, salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan program-program kepala daerah salah satunya adalah konflik kepentingan antargolongan atau indvidu dengan pemerintahan.
“Kegagalan dalam pelaksanaan program dari para Kepala Daerah adalah Conflict Of Interest (COI). Conflict of interest ini adalah yang menyelimuti bangsa kita, yang dimana sulit mengatakan iya atau tidak untuk menolak atau tidak,” ujar Saut melalui keterangan tertulis.
Saut mengingatkan bahwa politik bisa menyejahterakan namun juga bisa menyengsarakan. Hal itu tergantung dari individu atau kelompok yang menjalankan politik tersebut. “Politik adalah salah satu pintu yang bisa membangun kesejahteraan masyarakat namun hal tersebut dapat dirusak oleh COI tersebut,” imbuhnya.
Dalam acara itu turut hadir Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R. Rasahan dan Gubernur Sumatera Utara Teuku Erry Nuradi.
Mendagri Tjahjo menegaskan pihaknya terus melakukan pembekalan kepada para calon dengan menggandeng KPK. Diharapkan para paslon dapat memahami lebih dalam terkait aturan hukum agar terhindar dari kasus hukum.
“Kepada para cakada jangan pernah berpikir hanya menjadi kepala daerah satu periode, tapi harus punya mimpi yang besar serta semangat membangun,” ucapnya.
Ia pun mengaku prihatin dengan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Antara lain Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan Zumi Zola.
“Saya cukup sedih suatu hari sahabat saya seorang gubernur menandatangani pakta integritas di hadapan Ketua KPK, tapi ternyata sahabat saya tersebut terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK,” ucap Tjahjo.
“Mari bersama kita lawan politik uang dan Panwas harus bertindak tegas, apabila tertangkap tangan langsung ditindak hindari Conflit Of Interest,” tutupnya.
Acara pembekalan tersebut dihadiri oleh 21 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Sumatera Utara. Ada dua paslon dari Sumatera Utara, tiga paslon dari Kota Padang Sidimpuan, empat paslom dari Kabupaten Batu Bara, dua paslon dari Kabupaten Dairi, satu paslon dari Kabupaten Deli Serdang, dua paslon dari Kabupaten Langkat, tiga paslon dari Kabupaten Padang Lawas, satu paslon dari Kabupaten Padang Lawas Utara dan tiga paslon dari Kabupaten Tapanuli. (kpr)
Komentar