oleh

Komisi IV DPRD Provinsi Akan Panggil Pihak RSUD Terkait Biaya Isolasi Pasien Covid-19

ReferensiPublik.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler menyayangkan Terkait adanya biaya isolasi di RSUD M Yunus Bengkulu untuk pasien yang dinyatakan reaktif covid-19 yang beberapa waktu banyak diperbincngan masyarakat, Komisi IV akan memanggil Pihak RSUD M Yunus untuk mempertanyakan hal tersebut terjadi.

“Kami akan panggil pihak RSUD M Yunus. Kenapa bisa terjadi dan apa masalahnya, kenapa harus dibebankan kepada pasien reaktif, isolasi pasien covid-19, masih ditanggung oleh pemerintah. anggaran untuk penanganan dampak covid-19 Provinsi Bengkulu sudah teranggarakan sebesar Rp 30,8 miliar,” ungkap Dempo.

Komisi IV akan memberikan peringatan keras atas hal tersebut. Karena menurutnya, Tidak hanya itu, Komisi IV yang membidangi kesehatan, pendidikan itu akan mengevaluasi anggaran yang ada di RSUD M Yunus Bengkulu melalui dana BLUD.

Menurut Dempo hal ini tidak akan terjadi jika, pemprov tegas menjalankan aturan. Artinya, Gubernur harus melihat masalah ini.

“Ini prestasi bapak gubernur rohidin sebagai gubernur terbaik se-asia. Ini fakta nyata kalau pak Rohidin ini tidak mampu secara manajemen dan leadhersip dalam memimpin birokrasi dan tidak punya kemampuan mengerakan pemerintahan dalam pelayanan kepada rakyat,” ujar Dempo.

Sudah banyak kejadian pelayanan di RSUD M Yunus yang membuat masyarakat kesulitan. Dicontohkan, seperti pasien terlantar sampe meninggal, sekarang pasien di suruh isolasi tapi bayar.

“Dulu ingat kan semua publik ada warga bawa anaknya yang meninggal dari RSUD M Yunus ke dusunnya masukan tas pake travel karena tarif ambulance sangat mahal,” tuturnya.

Pelayanan publik, menurut Dempo menjadi prioritas untuk masyarakat. Gubernur harus mempun menjalankan perannya.

“Pelayanan publik di bidang kesehatan itu jelas tujuannya service, bukan keuntungan uang tujuannya. Karena RS itu baik gaji maupun obat dan kebutuhan lain sudah di anggarkan oleh APBD kalau kurang ya ngomong, biar DPRD setujui penambahannya,” ungkap Dempo.

Polisi PAN ini menegaskan, soal pelayanan masyarakat, apalagi soal kesehatan jangan dijadikan ajang permainan, atau mencari keuntungan semata.

“Ini soal nyawa, nanti soal membangun tapi nyawa ini mesti hal utama yg diselamatkan. Untuk apa membangun kalau nyawa rakyat tak terlindungi. Semoga Allah mengampuni dosa kita para pengambil kebijakan dan ke depan tidak terjadi kembali,” tandas Dempo.

(Adv)


Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *