ReferensiPublik.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka stunting hingga mencapai target nasional 14 persen di tahun 2024. Salah satunya dengan melaksanakan Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2024 bersama stakeholder terkait.
“Ini merupakan rangkaian untuk memasukkan usulan dalam Musrembang RKPD 2025 mendatang. Di mana salah satu indikatornya terkait stunting,” terang Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Yuliswani, usai membuka Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu 2024, di Ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (28/03/24).
“Selain itu berdasarkan data rilis terbaru sementara, kasus stunting Bengkulu berada pada angka 20,2 persen.”
Diketahui, Rembuk Stunting yang melibatkan unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, dinas teknis terkait provinsi dan kabupaten/kota serta jajaran akademisi ini, menghasilkan 5 komitmen bersama.
Pertama, menetapkan target percepatan penurunan stunting Provinsi Bengkulu berbasis SKI/SSGI sebesar 13,5 persen untuk mendukung pencapaian target nasional. Kedua, peningkatan dukungan anggaran dan kualitas intervensi layanan bagi setiap sasaran prioritas stunting sesuai dengan kewenangannya.
Ketiga, peningkatan kinerja kelembagaan TPPS melalui efektivitas koordinasi dan kinerja setiap bidang. Keempat, meningkatkan peran multi sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting dan yang kelima, pengembangan praktik baik dan inovasi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Tentu ini harus kita sosialisasikan ke seluruh stakeholder supaya bisa diturunkan, karena stunting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi saja seperti oleh Dinas Kesehatan, tapi seluruh pihak harus berkolaborasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas sesuai perannya masing-masing,” jelasnya.
Di lain pihak dipaparkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Zamhari, sesuai dengan tugasnya, BKKBN Bengkulu fokus melakukan intervensi terhadap sebanyak 97 ribu lebih keluarga yang berisiko stunting.
Hal tersebut berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan keluarga (PPK-2023) yang tersebar di berbagai tingkat kesejahteraan dan daerah yang ada di Provinsi Bengkulu.
“Kami terus fokus pada intervensi terhadap keluarga-keluarga yang berisiko mengalami stunting, yang bisa disebabkan oleh faktor kesehatan dan lingkungan yang tidak bersih,” katanya.
Lebih dari itu lanjut Zamhari, BKKBN Bengkulu terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam program percepatan penurunan stunting, dengan menyasar keluarga berisiko stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Kolaborasi lintas sektor yang lebih baik diperlukan untuk mengintervensi keluarga berisiko stunting secara terkoordinasi dan terpadu,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, juga menyoroti perlunya penanganan stunting di daerah terpencil yang minim akses kesehatan.
Menurut Edwar, di daerah tersebut menghadapi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang memadai, yang menjadi penyebab utama stunting.
“Di daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan gizi yang memadai. Hal ini menjadi penyebab utama terjadinya stunting di daerah tersebut,” ungkap Edwar.
(Adv)
Komentar