ReferensiPublik.com – Penutupan gerai Indomaret(Tomimas) pasar kerkap dan ketahun, yang beroperasi tanpa izin oleh pemerintah Bengkulu Utara, ternyata belum mampu mengurai persoalan yang ada. Pasalnya, perintah MoU menyediakan 20% etalase untuk memasarkan produk UMKM lokal, nampaknya terkesan dipersulit oleh management indomaret Arga Makmur.
Hal ini disampaikan oleh Sri Muryani, koordinator UMKM Desa Sumber Agung. Ia menggatakan bahwa mereka sempat memasarkan produk di Indomaret (Tomimas) Arga makmur, lantaran perjanjian kerjasama yang terkesan merugikan pelaku UMKM, akhirnya mereka tarik kembali produknya.
“Tahun 2018, kita sempat pasarkan produk di Indomaret (Tomimas) Arga Makmur, akhirnya kami batalkan kerjasama. sebabnya produk kami yang dipasarkan indomaret(Tomimas) Arga makmur dengan harga tinggi, lebih dari 100%, akhirnya produk sulit terjual,”ujarnya.
“Kerjasama ini terkesan merugikan pelaku UMKM, sebab produk bisa expired jika terlalu lama terjual, lebih baik kami pasarkan di warung milik masyarakat atau minimarket lokal, mereka bersahabat,”tambahnya.
Ia menilai, selain persoalan harga, Indomaret (Tomimas) juga memiliki prosedur yang sangat rumit dan membebani pelaku UMKM.
“Selain masalah harga, indomaret juga punya prosedur yang terlalu rumit. Pengambilan uang hasil penjualan saja, harus menunggu tiga bulan, bagi pemilik usaha kecil yang kurang modal, hal ini sangat membebani, sebap pada prinsipnya kita memutarkan uang,”cetusnya.
Sementara itu, salah satu pendukung awal berdirinya Indomaret dan pemilik UMKM Kopi Trabas, Putri Eka Sari menuturkan, “Memang benar, produk yang di jual Indomaret dengan harga lebih tinggi dari harga yang sudah kita bandrol. Akhirnya barang susah laku,”tegasnya.
Ia menambahkan, jika sekedar untuk pajangan bolehlah, dipasarkan di indomaret, tapi untuk berkembangnya UMKM itu, susah, mendingan di medsos lebih cepat, gratis dan terjangkau, viewernya tidak terbatas lagi”ujar mahasiswi fakultas MIPA universitas Bengkulu.
Eka berharap, Indomaret bisa memperbaiki sistem sehingga tidak merugikan pelaku UMKM.
(Bw)
Komentar