BENGKULU. RP –Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menegaskan pentingnya kerjasama yang terintegrasi antara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten-kota Se-Provinsi Bengkulu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengawasi pengelolaan keuangan dan proses pembangunan di Bumi Rafflesia.
Terlebih menurut Rohidin Mersyah, hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah pusat hingga daerah dalam menekan angka tindak korupsi dan memaksimalkan progres pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Bengkulu melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersama Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Jadi memang maturitas SPIP kemudian kapabillitas APIP ini betul-betul harus menjadi salah satu point yang mendapatkan perhatian serius dari Bupati-Walikota dan Gubernur, agar bisa naik level tiga seperti yang ditargetkan,” terang Rohidin Mersyah usai hadir dan melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Ramli Midian Sihombing, di Rumdin Wagub Bengkulu, Senin (17/12).
Lanjut Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, memastikan pengelolaan keuangan di 2019 terlaksana dan tepat sasaran di Pemda Provinsi Bengkulu dan 10 Kabupaten-Kota, dengan total anggaran Rp.28,3 Terliun, jelas perlu pengawasan bersama. Sehingga, mendapatkan hasil maksimal.
“Artinya fungsi pengawasan sekali lagi betul-betul harus dilaksanakan secara baik dan produktif, karena dalam siklus manajemen fungsi pengawasan ini menjadi salah satu kritikal point, agar out-put dan out-come dari setiap program itu betul-betul dapat kita nikmati hasilnya dan bermanfaat bagi semua,” pungkasnya.
Dikatakan Deputi BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi, dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan negara dan daerah, jelas pihaknya memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh para pemangku kepentingan dan stekholder yang ada. Selain itu BPKP juga terus melakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, sehingga bisa membantu pemerintah fokus dalam pembangunan.
“Implementasi ini telah terbukti mampu meningkatkan kapabilitas tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu, meskipun masih perlu dilakukan upaya lebih keras lagi, karena masih terdapat 7 Pemda Kabupaten belum memperoleh opini WTP,” jelas Iswan Elmi.
Selain melantik Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Ramli Midian Sihombing, menggantikan Bram Brahmana, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan secara terima jabatan antara Kepala Perwakilan yang lama kepada Kepala Perwakilan yang baru.
Komentar