JAKARTA,RP- “Di tengah keprihatinan perekonomian nasional, pemerintah malah menghambur-hamburkan anggaran untuk sebuah lembaga ad hoc,” kritik dia.
Dalam catatan Fadli, setidaknya ada empat cacat serius yang terkandung dalam Perpres itu. Dari sisi logika manajemen di lembaga apapun, kata Fadli, gaji direksi atau eksekutif pasti selalu lebih besar daripada gaji komisaris, meskipun komisaris merupakan wakil pemegang saham. Fadli mengatakan beban kerja terbesar memang ada di direksi atau eksekutif.
“Nah, struktur gaji di BPIP ini menurut saya aneh. Bagaimana bisa gaji Ketua Dewan Pengarahnya lebih besar dari gaji Kepala Badannya sendiri? Dari mana modelnya?!” protes Fadli.
Fadli juga heran mengapa para pejabat BPIP mau-mau saja menerima Perpres 42/2018 itu.
“Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak memberikan penolakan atas struktur gaji yang aneh ini!” cecar Fadli.
Gaji tinggi untuk pejabat BPIP dipandang Fadli juga tak tepat dari sisi etis. BPIP bukan BUMN atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba, jadi menurut Fadi gaji tinggi untuk para pejabat BPiP sangat salah.
“Coba Anda bayangkan, gaji presiden, wakil presiden, menteri, dan pimpinan lembaga tinggi negara yang tanggung jawabnya lebih besar saja tidak sebesar itu,” bebernya.
Sementara itu, anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade juga menyatakan hal serupa. Menurut Andre, pemerintah seperti abai dengan kondisi ekonomi rakyat.
“Pemerintah kurang peka karena saat ini rakyat banyak yang susah. Ekonomi jeblok, pengangguran meningkat, ehhh elite diberi gaji ‘wah’,” kata Andre
“Rezim ini tidak memikirkan perasaan rakyat. Dulu janji bahwa menteri tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol. Kami semakin yakin bahwa kebijakan ini akan menambah dukungan agar 2019 rezim ini diganti,” imbuh dia.
(gbr/hri)
Komentar