SURABAYA,RP- Debat publik kedua Pilgub Jawa Timur telah digelar, Selasa (8/5) malam. Debat yang mengambil tema Ekonomi dan Pembangunan itu digelar di Dyandra Convention Center, Jalan Basuki Rahmad, Surabaya.
Dalam debat tersebut, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dinilai tampil memukau dan menguasai masalah. Usai debat digelar, Agung Sujatmiko, pemerhati ekonomi rakyat yang juga Ketua Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), menilai Khofifah-Emil tampil dengan program yang konkret.
“Program ekonomi yang dipaparkan Bu Khofifah sangat konkret dan solutif. Data yang ada tidak bisa dibantah memang di Jatim banyak keberhasilan tetapi harus diakui masih ada ketimpangan dan belum optimalnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha UKM dan Koperasi,” kata Agung dikutif merdeka.com.
Menurut Agung yang perlu diperhatikan adalah tentang pemerataan pembangunan dan kesejahteraan antara kota-desa. Pembangunan infrastruktur disebut penting demi menjalankan mobilitas ekonomi ke sejumlah daerah di wilayah Jawa Timur.
“Satu isu yang harus dituntaskan pembangunan di Jatim adalah pemerataan kue pembangunan wilayah Jatim di bagian selatan,” katanya.
Selain itu, Khofifah ingin mendorong kesejahteraan melalui sektor pertanian dan UMKM. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja lebih konkret dan solutif.
“Keberpihakan kepada petani yang ditawarkan bu Khofifah dan mas Emil realistis mulai dari melakukan perlindungan, fasilitasi produksi, memperkuat kelembagaan di tingkat petani dalam wadah koperasi serta stabilisasi saat panen akan memberikan efek luar biasa ekonomi desa,” katanya.
Menurutnya, hal ini akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian, nilai tambah besar bagi petani, mencegah urbanisasi dan memperkuat kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Begitu juga dengan membangun kesatuan ekonomi antara UKM, koperasi dan usaha besar juga realistis.
Dia menyebut gagasan Khofifah itu bisa menguatkan peran pemerintah yang hadir memberdayakan usaha kerakyatan. Hal ini juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
“Itulah fungsi pemerintah yang harus hadir dalam dinamika ekonomi untuk mengatur tata niaga, penguasaan sumber daya ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pemerintah hadir di bidang ekonomi untuk dengan regulasi yang adil, berpihak pada yang kecil dan mendorong usaha besar untuk memperluas pasar di nasional dan ekspor bersama dengan UKM,” katanya. (dan)
Komentar