BENGKULU. RP – Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan hampir di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu.
Namun Senator termuda Indonesia tersebut mengatakan, penyelenggaraan CPNS 2018 ini harus mampu menjawab kebutuhan riil di daerah serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga upaya untuk membangun daerah dapat berjalan tanpa kendala.
“Ini memang program pusat dan kita di daerah mendukung. Sejauh ini saya lihat persiapan sudah dilaksanakan dengan baik, tapi penting untuk terus sama-sama kita kawal agar semua berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan aturan-aturan yang berlaku,” kata Senator Riri kepada jurnalis, Kamis (25/10/2018).
Alumni Universitas Indonesia ini mengungkapkan, penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dapat menekan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme saat seleksi CPNS 2018. Untuk itu, Senator Riri mengimbau kepada setiap pelaksana di tiap daerah dapat memastikan kesiapan perangkat seperti komputer.
“Saya mendapatkan informasi ada puluhan ribu warga Bengkulu yang ikut serta dalam tes CPNS 2018 ini, baik yang di pusat maupun di daerah-daerah. Para peserta harus benar-benar memahami setiap aturan mengenai CPNS ini,” ungkap Senator Riri.
Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini berharap Pemerintah Daerah juga memperhatikan persoalan kesenjangan kesejahteraan antara honorer dengan ASN. Pasalnya, pada CPNS 2018 ini, meski honorer kategori 2 (K2) diakomodir, namun memiliki batas usia.
“Jangan sampai lagi ada guru honor yang berupah rendah, jauh di bawah upah minimum. Kesenjangan pendapatan ini masih menjadi PR bagi Pemerintah Daerah agar bagaimana dalam setiap pengabdian tidak melahirkan kecemburuan pendapatan,” ungkap Senator Riri.
Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menuturkan, CPNS 2018 mesti mengedepankan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif, efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Mudah-mudahan setelah ini kesan bahwa berurusan dengan birokrasi itu memusingkan dan berbiaya tinggi tidak sampai terdengar lagi. Paling tidak bisa berkurang. Apalagi sekarang sudah era digital yang menuntut kecepatan,” ungkap Senator Riri.
Untuk diketahui, sebanyak 186.744 formasi bagi pemerintahan daerah dan 51.271 untuk formasi pemerintah pusat telah meloloskan 3.627.981 orang pendaftar secara administrasi dari 4.436.694 orang yang mendaftar. Jumlah ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah.
“Kita bangsa yang besar, negara kita luas, membutuhkan banyak pegawai dengan anggaran yang besar. Ini akan menjadi persoalan kalau birokrasi yang besar ini mentalnya bukan mental melayani masyarakat. Intinya, saya mengajak, yuk sama-sama kita pastikan bahwa CPNS-CPNS yang direkrut tahun ini mampu menjawab keluhan masyarakat selama ini,” demikian Senator Riri.
Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.
Komentar