BENGKULU. RP –Situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil akhir kelulusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2018 di 32 instansi Pemerintahan. Sejumlah nama-nama abdi negara yang dianggap layak telah mengisi setiap formasi jabatan.
Senator Muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, beberapa persoalan CPNS 2018 dapat diperbaiki agar pelaksanaan CPNS 2019 bisa lebih baik.
“Pada tahun 2019 ini aturannya harus lebih matang supaya Pemerintah tidak harus buat aturan baru ketika seleksi lagi berlangsung karena banyaknya pelamar yang gugur,” kata Senator Riri kepada wartawan, Rabu (2/1/2019).
Akibatnya, alumni Universitas Indonesia itu melanjutkan, tingkat kelulusan SKD amat kecil, terutama di daerah-daerah. Berdasarkan laporan yang ia terima, sejumlah daerah seperti Ambon peserta yang lulus kurang dari 8 orang.
“Masih banyak yang belum berhasil menjadi abdi negara pada CPNS 2018 ini. Masih banyak calon peserta CPNS yang bisa ikut pada 2019 tapi sistemnya harus lebih baik. Peserta yang masih ingin coba juga harus banyak berdoa dan belajar sungguh-sungguh menguasai soal-soal terutama yang menyangkut dengan kepentingan bangsa dan negara,” ungkap Senator Riri.
Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menjelaskan, lowongan calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun ini memang tidak dapat dipungkiri menyedot perhatian masyarakat sehingga momen ini seringkali disalahgunakan oleh sebagian orang untuk menyebarkan suatu informasi yang belum tentu kebenarannya.
“Kita harus sama-sama proaktif menahan laju berita kabar tidak benar atau hoaks yang beredar di media sosial. Karena pada CPNS 2018 ini mulai dari awal sampai proses rekrutmen CPNS yang masih berjalan masih ada saja oknum penyebar hoaks,” beber Senator Riri.
Perbaikan rekrutmen abdi negara, Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menambahkan, hendaknya dimulai dari seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang akan dimulai pada akhir Januari 2019 ini sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
“Karena dengan aturan yang diteken Presiden Joko Widodo ini memungkinkan masyarakat dapat menjadi PNS walau bukan melalui proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil,” demikian Senator Riri.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin menyampaikan bahwa rekrutmen P3K dapat diikuti oleh seluruh masyarakat.
“P3K terbuka untuk seluruh profesi ahli yang dibutuhkan secara nasional dan sangat berpeluang untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi, juga bagi para diaspora yang kehadirannya dalam birokrasi diharapkan dapat berkontribusi positif bagi Indonesia,” kata Syafruddin, dalam sebuah rilis pers, Kamis (20/12/2018).
Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan bahwa rekrutmen P3K menurut rencana akan terbagi menjadi dua fase rekrutmen.
“Fase pertama dilaksanakan pada pekan keempat pada bulan Januari 2019,” ujar Setiawan.
Sementara, fase kedua akan diselenggarakan setelah pemilihan umum yang akan berlangsung pada bulan April 2019.
Pembukaan CPNS ini diklaim untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, karena pada tahun depan banyak pegawai yang memasuki usia pensiun.
Komentar