BENGKULU. RP – Berdasarakan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hujan deras masih akan terjadi sampai sekitar bulan april. Selaras dengan hal itu, BMKG mengimbau kepada semua pihak baik masyarakat, aparat, camat, lurah, harus tetap siap siaga.
Senator Muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief, menyatakan duka dan keprihatinannya terhadap banjir di Sulawesi Selatan yang terjadi hingga memakan korban jiwa. Menurutnya, kejadian tersebut bisa menjadi pelajaran bagi seluruh daerah di Indonesia.
“Salah satu terjadinya banjir adalah perubahan fungsi tata ruang. Misalnya tadinya ada aliran sungai, kemudian dirubah jadi jalan atau tepi bangunan. Sungainya dialihkan. Coba di Bengkulu dicek perencanaan tata ruang di lokasi langganan banjir,” kata Senator Riri kepada jurnalis, Jumat (25/1/2019).
Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini berharap pemerintah dapat menangani secara serius menangani sebab-sebab terjadinya banjir di kawasan rentan bila musih hujan besar terjadi.
“Kalau sekiranya memang ada penyimpangan dan tata ruang mesti segara dievaluasi. Atasi banjir sebelum hujan besar datang. Karena banyak aspirasi yang mengeluhkan terjadinya banjir setiap kali turun hujan lebat lebih dari dua jam,” ungkap Senator Riri.
Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini mengutarakan, pemerintah daerah sebaiknya memberikan izin secara ketat bagi pihak pengembang yang menimbun rawa untuk kepentingan pembangunan hotel, mal, ruko, perumahan dan pembangunan lainnya yang bisa merusak ekologi sekitar.
“Jangan sampai ke depan semakin parah dan memberikan dampak buruk terhadap warga masyarakat. Semua bangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar tata ruang atau yang dapat mengancam keselamatan warga butuh kita evaluasi,” ujar Senator Riri.
Kebijakan penanganan bencana banjir setelah kejadian berlangsung, alumni SMA Negeri 6 Kota Bengkulu ini melanjutkan, mengakibatkan potensi kerugian yang lebih besar terhadap manusia berupa kehilangan nyawa dan harta benda.
“Tegas-tegas aja ditolak kalau ada yang coba-coba membangun dengan melanggar tata ruang. Sebaliknya, semua bangunan yang sudah terlanjur berdiri coba diperiksa lagi, sesuai nggak dengan zona yang aman dari bencana,” demikian Senator Riri.
Untuk diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Geologi Kementerian ESDM (BGKESDM) baru saja mengeluarkan Peta Wilayah Rawan Longsor dengan potensi gerakan tanah sedang hingga tinggi. Peta ini harus diterima tiap daerah didistribusikan dan langsung disosialisasikan untuk langkah menjaga dan kewaspadaan sebelum datangnya bencana yang dapat secara tiba-tiba.
Prediksi bulan Januari 2019, potensi gerakan tanah akan terjadi di sebagian Papua dan Sulawesi, Sumatera dan Jawa. Sebagian lagi di pulau Kalimantan. Khusus wilayah Kalimantan masuk kategori sedang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Prediksi dibuat dengan memadukan peta zona kerentanan gerakan tanah dan peta prakiraan hujan dari Badan Meterologi dan Geofisika. Dari total 504 kabupaten/kota sebanyak 441 kabupaten/kota atau 87,5 persennya termasuk daerah rawan longsor dengan kategori sedang hingga tinggi.
Penyebab terjadinya longsor adalah kerusakan lingkungan berupa kerusakan hutan, lahan kritis, dan perubahan fungsi lahan. Sepanjang tahun 2019 diperkirakan banjir dan tanah longsor akan terjadi bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember.
(**)
Komentar