BENGKULU. RP –Pasca otonomi daerah sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu mengalami perkembangan dengan munculnya pusat-pusat perbelanjaan, berdirinya perhotelan, dan perumahan yang kian padat. Namun di sisi yang lain, sejumlah wilayah di daerah terpencil, suasana pedesaan masih terasa dalam kesederhanaan.
Senator muda Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief, mengungkapkan, di balik perkembangan sejumlah daerah, ketimpangan pendapatan masyarakat dan pembangunan antar daerah masih menjadi persoalan yang mesti diselesaikan ke depan. Karena itu, anggota Komite I DPD RI itu berharap tahun 2019 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menekan kesenjangan ekonomi antar daerah.
“Bila kesenjangan ini dapat kita tekan, hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi. Saya berharap tahun 2019 dapat menjadi momentum untuk menekan kesenjangan ekonomi antar daerah ini. Di Komite I DPD RI regulasi RUU Pengembangan Daya Saing Daerah sedang kami susun. Namun sebelum tuntas, kami berharap Pemerintah Daerah dapat memastikan bahwa anggaran yang disusun serta peraturan yang ditetapkan benar-benar menjawab permasalahan yang ada,” kata Senator Riri kepada jurnalis, Kamis (27/12/2018).
Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini berharap seluruh peraturan yang menyulitkan pelayanan dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat harus di evaluasi. Di samping itu, ia juga berharap Pemerintah Daerah dapat menyediakan pelayanan prima dan akses ekonomi yang luas kepada masyarakat.
“Masalah di kota pasti berbeda dengan di desa. Di kota ada potensi kemacetan, sampah, pengangguran dan lainnya. Sementara di desa persoalannya kemiskinan, infrastruktur dan lainnya. Begitu kompleks masalah yang kita hadapi. Pemerintah Daerah tentu harus menentukan prioritas pembangunan secara tepat,” ungkap Senator Riri.
Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu menjelaskan, ketika petani mengalami paceklik, alokasi anggaran daerah lebih diprioritaskan untuk meningkatkan pendapatan petani. Demikian pula upaya yang dilakukan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) di perkotaan yang membutuhkan modal.
“Tahun depan sudah ada Dana Kelurahan selain Dana Desa. Pembangunan Pemerintahan pak Joko Widodo juga sudah cukup bagus. Namun untuk daerah yang belum tersentuh, Pemerintah Daerah yang mesti menyentuhnya dan masyarakat bisa terlibat secara aktif agar kita bisa keluar dari ketertinggalan dan lebih maju, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya,” papar Senator Riri.
Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menambahkan, pada tahun 2019, Pemerintah RI berupaya meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah melalui dua program, yakni Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial Road Improvement and Maintenance (PPRIM). Secara keseluruhan, program ini akan bernilai Rp15 triliun untuk dikerjakan bertahap selama lima tahun (2019-2023) yang mencakup 15 provinsi dan 29 kabupaten.
“Tahun depan Bengkulu belum termasuk penerima. Namun mudah-mudahan pada tahun berikutnya kita bisa ikut menerima. Untuk itu jatuhkan pilihan yang tepat kepada orang-orang yang akan mewakili Bengkulu di Jakarta pada Pemilu 2019 yang bisa melobi Pemerintah untuk mengucurkan anggarannya untuk Bengkulu sehingga cita-cita untuk memiliki jalan tol yang dapat menghubungkan jaringan jalan nasional dengan jalan provinsi/kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata dan pusat-pusat ekonomi dapat terwujud,” demikian Senator Riri.
Komentar