DEPOK,RP- Wali Kota Depok Mohammad Idris kembali meminta kepada Aparat Sipil Negara (ASN) di Kota Depok untuk tetap netral di tahun politik. Mereka tidak boleh terlibat dalam berbagai kegiatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2018.
Untuk menjaga netralitas PNS, tuturnya, sebaiknya juga tidak masuk dalam komunitas di mdia sosial. “Tidak usah ikut dalam grup whatsapp atau WA,” kata Wali Kota seusai membuka Rakor Ormas/LSM menjelang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat 2018. Rakor berlangsung di salah satu hotel di Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (7/3/2018).
Bila masuk grup WA, tuturnya, bisa terpancing untuk berkomentar. “Bila ikut komentar tentang figur-figur yang ikut Pilgub Jawa Barat, bisa dianggap tidak netral,” ujarnya.
Jika ada oknum ASN ketahuan tidak netral, ucapnya, akan ada sanksi. “Dalam Surat Edaran Wali Kota sudah diatur sanksi bagi ASN yang tidak netral,” ucap Idris. Selain itu dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur netralitas birokrasi dan larangan politisasi birokrasi.
“Pengaturan mengenai netralitas dalam UU ASN dimaksudkan untuk membentengi ASN dari intervensi politik. Dalam regulasi tersebut juga telah diatur sanksi tegas bagi pelanggarnya,” kata Wali Kota.
Di internal Pemerintah Kota Depok, katanya, pengawasan terhadap ASN menjadi tanggung jawan Inspektorat. Selain itu, tuturnya, Bawaslu Kota Depok juga mengawasi ASN agar tidak berpolitik praktis.
Rakor dihadiri Dandim 0508 Kota Depok Letkol Inf. Ikandarmanto, Kapolresta Depok Kombes Pol Didik Supriyanto, Kepala Kantor Kesbangpol Dadang Wihana, dan perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.
Pemerintah Kota Depok, ujarnya, akan menyelenggarakan Rakor beberapa kali. Tujuannya agar di tahun politik, baik Pilkada maupun Pileg/Pilpres, Kota Depok tetap kondusif dan aman. (sky)
Komentar