ReferensiPublik.com >> Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menyampaikan sembilan catatan menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
“Ada beberapa catatan untuk memastikan kesuksesan Pemilu Serentak 2019 ini, jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu tahapan kesinambungan pembangunan bangsa kita ini,” kata Mendagri, usai Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019, di Ballroom Grand Paragon Hotel, Jakarta, Rabu (27/3).
Mendagri memaparkan, sembilan catatan itu kesusksesan Pemilu Serentak 2019, antara lain pertama, pemilu adalah agenda negara sesuai amanat konstitusi
“Pemilu ini ajang lima tahunan sesuai amanat konstitusi, karenanya ini agenda rutin yang harus dijamin kesuksesannya. Bedanya kali ini kita menghadapi keserentakan dan dihadapkan pada lima kertas suara,” ujarnya.
Kedua, memberikan dukungan, sosialisasi termasuk melalui media, guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kesuksesan Pemilu itu ada pada tingkat partisipasi masyarakat. Pemerintah Daerah fasilitasi penyelenggara Pemilu dan sosialisasikan pada masyarakat agar ke TPS pada tanggal 17 April 2019 nanti agar tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi dan sesuai target yang diharapkan,” ungkapnya.
Ketiga, mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Aparat harus menjamin keberlangsungan Pemilu dan menjamin masyarakat yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak suara secara langsung, rahasia, jujur tanpa intimidasi karena hak suara masyarakat dijamin Undang-undang,” katanya.
Keempat, terciptanya sinergitas dan konsolidasi antara stakeholder atau pemangku kepentingan.
“Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Polpum menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam Rangka Persiapan Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan sinergi kita semua. Bukan hanya itu, beberapa kali Kemendagri juga menggelar Rakornas untuk sinergi dan menyamakan visi kesuksesan Pemilu,” paparnya.
Kelima, netralitas dan sikap tegas tanpa diskriminasi.
“Beberapakali saya pesankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral, kepala daerah yang mau berkampanye harus cuti dan tidak boleh menggunakan atribut negara,” tegasnya.
Keenam, deteksi dini kerawanan
“KPU dan Penyelenggara Pemilu sudah memetakan peta kerawanan, Polri juga sudah, ini sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan potensi kerawanan Pemilu. BIN dan BSSN juga sudah bersiap siaga mendeteksi kerawanan,” ungkapnya.
Ketujuh, responsif terhadap beberapa persoalan.
Kedelapan, optimalkan peran serta tokoh masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
“Saya titip untuk kepala daerah agar libatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kita yang jumlahnya lebih dari 400 ribu hingga ke tingkat RT/RW,” imbaunya.
Kesembilan, antisipasi aksi teror.
“Antisipasi aksi teror dengan mengaktifkan Siskamling, ronda, serta aktifkan wajib lapor untuk tamu,” ujarnya.
“Saya yakin pelaksanaan akan berjalan aman, lancar, deteksi dini oleh BIN, siber oleh BSSN, Gakkumdu, sudah dicermati. Melihat berbagai kerawanan dan belajar dari pegalaman tiga kali Pilkada serentak yang berjalan aman lancar dan sukses,” pungkasnya.
(Ip)
Komentar