ReferensiPublik.com – Puluhan Perwakilan Tenaga Honorer Guru pada era Bupati Ir.H. Mian, di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), mendatangi kantor DPRD untuk melaporkan ke komisi 1 adanya dugaan kecurangan penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023 lalu.
Meraka juga meminta dukungan kejelasan nasibnya yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun, namun kurang adanya perhatian pihak pemerintah daerah untuk mengutamakan penerimaan P3K. Kedatangan para guru tersebut. Selasa, (09 Maret 2024).
Hal tersebut terkait adanya dugaan kecurangan penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2023, diantaranya data pokok pendidik (Dapodik) yang diduga, di fiktifkan oleh oknum Dinas terkait, namun diluluskan (P3K) tahun 2023.
Pada pertemuan dengan Komisi I DPRD BU, Ketua Forum pejuang PPPK (P3K) Kabupaten Bengkulu Utara, Wiwik Apriyanti, menyampaikan bahwa, pada saat rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi Guru tahun 2023, ada yang belum terakomodir, kendati masa kerjanya sudah mencapai 15 tahun lebih.
“Kami mempertanyakan p1, p2, p3, p4 atau tenaga honorer yang tidak lulus pasing grade kemaren tahun 2023, meminta kejelasan status kami yang tidak lulus dalam rekrutmen tahun 2023 kemaren dan kami berharap kawan-kawan yang belum di akomodir tahun 2023 untuk bisa diangkat menjadi PPPK di tahun 2024 mendatang,” ucap Wiwik Apriyanti.
Lanjutnya, melalui Komisi I, forum pejuang P3K Kabupaten Bengkulu Utara menuntuk sebagai berikut:
1. P3K yang tidak lulus tahun 2023 kami menuntut masuk prioritas di Angkat Tampa mengikuti tes di tahun 2024
2. Guru Bantu Daerah (GBD) yang honor puluhan tahun ke atas baik S1 maupun ijazah SMA (Status Masih Kuliah) di angkat P3K /PNS Tampa test
3. Guru Honor Murni (GTT) yang mengabdi selama 3 tahun keatas sesuai data Dapodik agar di prioritaskan menjadi P3K di tahun 2024
“kami memperjuangkan formasi kawan-kawan yang belum diakomodir untuk bisa diakomodir di tahun 2024 untuk status kerjanya menjadi P3k,” tegas Wiwik.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah, mengatakan, pihaknya menyambut baik keluhan, maupun curhatan dari Forum pejuang P3K Kabupaten Bengkulu Utara
“Barusan para guru honorer menyampaikan keluh kesahnya, mereka meminta agar Pemkab setempat tetap mengusulkan formasi PPPK di tahun 2024 dan untuk mencari solusi yang terbaik bagi tenaga honorer yang tidak lulus di rekrutmen P3K tahun 2023 lalu, yang mana masa pengabdian mereka sudah puluhan tahun jadi guru honorer,”ujarnya.
Ia menambahkan, Semua aspirasi dari Forum pejuang P3K kabupaten Bengkulu Utara, telah ditampung untuk mencari solusi yang terbaik. Namun keputusan akhirnya nanti, akan tetap di pemerintah daerah atau Bupati.
“Terkait jika ada perangkat desa atau pendamping PKH atau instansi lainnya yang lolos namun masih Dooble Job tolong bawa bukti – bukti ke komisi 1 dan akan kami teruskan ke dinas terkait untuk segera di proses sesuai regulasi dan peraturan yang berlaku,” kata Hasdiansyah.
Anggota komisi 1, Roger, yang juga caleg DPRD Provinsi Bengkulu dari partai PKB pada pemilu 2024 ini, mengatakan, Quota untuk P3K yang sudah dianggarkan tahun 2023 berjumlah 1063, yang baru lulus ada 903, sisa Quota I60 lagi.
“Kami berharap terhadap pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara untuk memprioritaskan sisa Quota 160 itu, untuk honorer yang sedang memperjuangkan status pekerjaannya, untuk segera di proses dalam status P3K”, jelas Roger.
Kepala BKPSDM Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, terhadap awak media mengatakan, jika ada pihak yang memiliki bukti tenaga P3K yang lolos namun Dooble Job untuk segera melapor, agar bisa diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang ada, Jelasnya.
Untuk diketahui, hadir di Komisi 1 DPRD BU, Assisten III, kepala BKSDM, Kadis Pendidikan, dan perwakilan para pejuang P3K kabupaten Bengkulu Utara. (Adv).
Komentar