ReferensiPublik.com – Laut adalah masa depan bangsa. Agar suatu bangsa dapat berkembang maju, kelautan dan perikanan bangsa itu harus mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.
Mencegah dan menangkal illegal fishing, melakukan konservasi untuk menjaga produktifitas sumber daya kelautan dan meningkatkan produksi, ekspor, pendapatan, adalah beberapa misi yang harus dicapai untuk mengoptimalkan laut sebagai masa depan bangsa.
Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, kesejahteraan sulit untuk terwujud bilamana Pemerintah Daerah mengabaikan aspek kedaulatan dan keberlanjutan dalam melakukan eksplorasi terhadap seluruh potensi sumber daya laut yang ada di Bengkulu.
Seperti potensi ikan tuna yang ada di Bengkulu. berdasarkan data yang diterima, ikan tuna di Bengkulu mencapai 364 ribu ton per tahun. Dari jumlah tersebut hanya 64 ton saja yang mampu diambil oleh nelayan.
“Ini hasil riset sejumlah dosen dan mahasiswa di Kabupaten Kaur. Ada potensi tuna sekitar 23 ribu ton per tahun hingga 32 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu hanya 64 ton mampu diambil oleh nelayan,” kata Riri Damayanti kepada media, Selasa (29/10/2019).
Untuk itu, Ketua Umum Pemuda Jang Pat Petulai ini ini meminta kepada pemerintah, perlu mengembangkan perikanan tuna dalam skala industri, sehingga perikanan tuna tersebut dapat memberi nilai tambah yang signifikan baik terhadap nelayan perikanan tuna maupun untuk sumber pendapatan daerah.
“Hal ini perlu dikembangkan sebagai salah satu komoditi ekspor unggulan sektor kelautan dan perikanan dari Provinsi Bengkulu,” kata Riri Damayanti.
Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini juga mengatakan, selama ini kegiatan pemanfaatan dan penangkapan tuna masih bersifat tradisional dan skala kecil. Hal itu dilihat dari armada penangkapan ikan tuna yang dilakukan dengan perahu motor tempel berukuran kecil, alat tangkap hanya berupa pancing tegak (pancing boya), tidak ada dukungan fasilitas modal, dan tidak ada aspek handling dan processing.
“Pemanfaatan ikan tuna harus dimodernisasi sehingga potensi seperti ini dapat teroptimalkan dengan baik. Dan pemerintah harus melihat itu, sebagai potensi yang perlu dikembangkan,” demikian Riri Damayanti.
Untuk diketahui, Komite II DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite Ii DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pertanian dan Perkebunan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Energi dan Sumber daya mineral, Kehutanan dan Lingkungan hidup, Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah Tertinggal, Perindustrian dan Perdagangan, Penanaman Modal, dan Pekerjaan Umum.
(Ads)
Komentar