ReferensiPublik.com – Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah (Pemda) Provinsi Bengkulu dan Pemda Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Bengkulu, bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu, hingga saat ini terus digenjot percepatannya, menuju penyelenggaraan SPIP Level 3 tahun 2019.
Maturitas SPIP sendiri merupakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design bersifat hard control dan soft control.
Di wilayah kerja Provinsi Bengkulu, diketahui baru 1 pemda yang SPIP-nya berada pada level 3, yaitu Pemda Kabupaten Lebong. Sehingga menurut Plh Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, maturitas SPIP di pemda lain termasuk Pemda Provinsi Bengkulu juga harus ditingkatkan, mengingat untuk mencapai level 3 di tingkat Pemda Provinsi ini, minimal 80 persen dari 10 pemda kabupaten/kota juga harus berada pada level 3, sesuai dengan target RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
“Kita baru 1 Pemda yang masuk level 3 yaitu Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara baru akan diekspose ke BPKP Pusat. Jadi kita berharap untuk tahun berikutnya ini semoga angka 80 persen kita wujudkan, termasuk Pemprov Bengkulu,” jelas Hamka Sabri usai hadir dan membuka rersmi Workshop Percepatan Penyelenggaraan SPIP Menuju Maturitas Level 3 Tahun 2019, di Aula Kanwil BPKP Provinsi Bengkulu, Selasa (29/09/2019).
Selain itu lanjut Hamka, dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah juga berpesan supaya terbentuk tim yang solid. Sehingga, maturitas level 3 SPIP bisa segera terwujud.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Gumbira Budi Purnama mengatakan, selain dengan melaksanakan workshop, untuk melakukan percepatan penyelenggaraan SPIP sesuai target RPJMN akhir 2019 ini di wilayah Bengkulu yaitu level 3 minimal di 9 pemda, pihaknya juga telah melaksanakan rangkain koordinasi lainnya, seperti melakukan paparan langsung ke masing-masing OPD dan dengan mengundang para Sekda.
“Tentunya dari BPKP ke berbagai pihak baru mulai ke OPD-nya, ke Inspektoratnya, para Sekdanya dan juga ke masing-masing kepala daerah, kita dorong. Yang paling penting adalah komitmen dari kepala daerahnya,” terangnya.
Sementara itu, selain workshop percepatan penyelengaraan SPIP level 3, dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Sharing Session Pemerintah Kabupaten Lebong terkait capaian penyelenggara SPIP hingga level 3 tersebut.
(Rian)
Komentar