JAKARTA,RP– Serangkaian isu yang menyangkut politik maupun seorang tokoh kerap dimunculkan melalui media digital, jelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Sekalipun belum ada Paslon definitif Pilpres, namun genderang perang konten sosial media tampaknya sudah dimulai.
Perang tagar Pilpres pun terjadi. Tampaknya mereka sudah berhadap-hadapan. Di satu sisi ada #2019 Tetap Jokowi, di sisi lain muncul #2019 Ganti Presiden. Semua itu bertujuan untuk menguasai ruang publik.
“Bahkan mereka seolah sudah saling men-downgrade. Perang konten politik melalui berbagai sosial media yang sangat tidak produktif itu, sudah menjadi realitas komunikasi politik di ruang publik pada tahun-tahun politik di Indonesia,” kata pakar komunikasi politik, Universitas Pelita Harapan, kepada suarakarya.id, Senin, (16/4/2018).
Merujuk pada realitas komunikasi politik yang sedang terjadi saat ini, menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah masyarakat pengguna sosial media sudah siap menyaring, memilah, memahami isi perang konten yang dimainkan oleh para elite politik melalui sosial media digital dunia maya, sehingga tidak menimbulkan ekses negatif di tengah masyarakat ke depan, seperti konflik horizontal, utamanya menjelang, saat, dan pasca pemungutan suara Pilpres 2019.
“Untuk itu, sangat perlu menyusun strategi dan pelaksanaan literasi media digital dunia maya secara masif, sistematis, berkesinambungan, dan efektif di seluruh tanah air,” ujarnya.
Dalam suatu acara live di salah satu stasiun televisi swasta akhir pekan lalu, dirinya diundang dan hadir sebagai panelis, membahas topik “Perang Tagar Pilpres 2019”. Pada akhir acara, pembawa acara meminta pendapat sebagai closing statement tentang bagaimana mengatasi perang konten lewat sosial media.
Menurutnya, ke depan (semakin mendekat jadwal pemungutan suara Pilpres 2019) intensitas perang konten akan semakin kuat (panas) antara aktor politik yang satu terhadap yang lain.
Untuk itu, kegiatan literasi media digital dunia maya harus dilakukan kepada seluruh rakyat Indonesia, baik bagi pengawai negeri maupun yang bukan, sehingga publik tidak tergiring pada perilaku komunikasi politik dari para politisi yang semata-mata orientasi kekuasaan itu.
“Tentu, sebaiknya leading sector berada di tangan Kemenkominfo dan di-backup oleh KPU-RI, Bawaslu-RI dan seluruh kementerian serta instansi pemerintah di pusat maupun di daerah,” katanya.
Lebih baik lagi bila kementerian atau instasi pemerintah tertentu lebih proaktif lebih baik, sebagaimana telah diselenggarakan oleh Polri melalui Polda Sumut bekerjasama dengan Kemenkominfo gelar pelatihan literasi digital bagi aparat kepolisian, Selasa, 10 April 2018, yang berlangsung dengan baik di beberapa wilayah di Sumut.
“Untuk dapat mencapai tujuan dengan baik, maka materi literasi media digital dunia maya, menurut hemat saya, yang paling utama diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas dalam rangka menangkal dampak negatif hiruk-pikuk wacana antar para politisi di ruang publik yang tampaknya akan semakin kencang menjelang tahun politik,” ucapnya. (sky)
Komentar