ReferensiPublik.com >> Pemkab Kepahiang bersama Anggota Dewan DPRD Kepahiang talah mencapai kata sepakat mengesahkan KUA-PPAS APBD Perubahan 2019.
Penandatangan nota pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dilakukan dalam sidang Paripurna DPRD, Senin (5/8) antara Bupati Dr Ir Hidayatullah Sjahid MM IPU dengan Waka 1 DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE dan Waka 2 DPRD Saparudin S.
Dalam Laporanya, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang Edwar Samsi SIP MM menyampaikan, hasil rapat Banggar dan TAPD proyeksi perubahan APBD TA 2019 sebesar Rp 754,5 miliar. Dengan belanja daerah pasca perubahan sebesar Rp 870,64 miliar.
“Dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 96,21 miliar. Dengan demikian devisit anggaran setelah dikurangan pembiayaan sebsar Rp 23,05 miliar,” jelas Edwar dilansir Bengkuluekspres.com.
Ia menuturkan bahwa, belanja daerah mengalami peningkatan sekitar Rp 35 miliar dibandingkan sebelum perubahan. Ada beberapa OPD mengalami kenaikan anggaran, diantaranya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU), terbesar berada pada Dinas PU.
“Ya, Dinas PU mengalami peningkatan karena kita tetap mengejar pembangunan fisik yakni infrastruktur,”ungkap Bupati.
Ketua Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kepahiang, Zazami Zubir SE MM mengaku, akan melakukan rasionalisasi belanja atau anggaran masing-masing OPD. Supaya bisa menutupi defisit sebesar Rp 23 miliar.
“Kita akan bahas bersama DPRD, dan tentunya ada rasionalisasi sampai akhirnya defisit menjadi nol,” tuturnya.
Ia mengaku, masih belum mengetahui OPD mana saja yang akan dipangkas untuk menutupkan defisit, karena proses rasionasasi harus dilakukan bersama Banggar DPRD.
“Kita lihat saja dalam pembahasan nanti di rapat,” sebutnya.
Waka 1 DPRD Kepahiang, Andrian Defandra SE memberikan kisi-kisi anggaran dipangkas jika dinilai kegiatan dicanangkan tidak masuk prioritas dalam pembangunan daerah.
“Belanja bertambah Rp 35 miliar, sedangkan uang APBD P ada silpa tahun kemarin sekitar 13 miliar. Menghadapi devisit supaya berimbang, jadi OPD siap-siap anggaran yang dinilai tidak prioritas akan kami coret,” tegas Andrian Defandra. (**)
Komentar