ReferensiPublik.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara mengikuti Rapat Pimpinan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait Inventarisasi dan Fasilitasi Penanganan Konflik di Kabupaten Bengkulu Utara bertempat di Balai Daerah. Rabu, 16 November 2022.
Dikatakan, Kabinda Provinsi Zulkarnain, rapat tersebut bertujuan guna melihat sampai sejauh mana permasalahan maupun konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat dan penanganan yang telah ditempuh.
“Rapat ini juga bertujuan mengurai akar masalah, mengevaluasi dan mencari formulasi yang akan ditempuh dalam upaya pencegahan serta penanganan berbagai konflik konflik baik ditingkat Kabupaten maupun Provinsi,” ujarnya.
Lanjutnya, sasaran agenda tersebut adalah untuk meminimalisir jumlah kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan di Bengkulu Utara.
Maka perlu dilakukan pembinaan terhadap perusahaan perkebunan dan masyarakat serta membantu memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah melalui Rapat Inventarisasi dan fasilitasi.
“Pemerintah dan pelaku usaha perkebunan perlu untuk saling bersinergi bersama dalam mengantisipasi, penanganan dan penyelesaiannya,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara menuturkan, permasalahan yang berpotensi konflik berkepanjangan ditengah masyarakat coba dianalisis maka itulah alasan rapat tersebut dilakukan.
Menurutnya, Pemerintah Daerah baik Eksekutif maupun legislatif sangat berperan untuk menciptakan stabilitas di wilayah Bengkulu Utara.
“Kita mencoba menjembatani, terkait persoalan baik mengenai aturan maupun regulasi untuk dicarikan solusi atas masalah tersebut. Tentu kita dorong agar wilayah beserta masyarakat tidak terus-terusan berkonflik,” tegas Politisi Banteng Moncong Putih itu.
Sedangkan, Bupati Mian menyampaikan Atas nama Pemerintah Daerahm mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kabinda provinsi dan jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu stakeholder terkait yang memberikan upgreding pencerahan sekaligus pencerahan terkait isu-isu terkini.
“Terkait masalah tanah agraria dan isu-isu yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Utara, kami sudah sampaikan beberapa hal telah kita kolaborasikan dengan forkopimda dan sudah disikapi,” ucap Bupati Mian.
“Kita tetap membutuhkan masukan pencerahan sehingga masalah ini tidak menjadi api dalam sekam, tujuannya adalah untuk menciptakan stabilitas di daerah, karena Bengkulu Utara ini adalah barometer ekonominya Bengkulu, investasi dan sebagainya,” tutup Politisi PDIP itu.
Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Hj. Oslita, Kabinda Bengkulu, Zulkarnain, Kepala Kesbangpol Bengkulu Utara beserta jajaran unsur Forkopimda, Ketua DPRD, Instansi vertikal, PT. BRS , PT. SIL, PT. PDU, PT. Pamor Ganda.
(BN)
Komentar