ReferensiPublik.com – Presiden Joko Widodo memutuskan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang ekonominya terdampak pandemi virus corona Covid-19. Bantuan diberikan dalam bentuk paket sembako serta bantuan langsung tunai. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo lewat video conference, Rabu (8/4/2020) kemarin. Berikut rangkumannya:
Paket sembako untuk Jabodetabek Presiden Jokowi memutuskan akan memberi bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta yang kini sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lima daerah lain yang berbatasan dengan Jakarta juga akan kebagian paket sembako yakni Kabupaten Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Bekasi.
Menteri sosial Juliari Batubara menyebut paket sembako yang diberikan ke warga di Jabodetabek senilai Rp 600.000 per bulan. “Akan ada bansos khusus dari Presiden untuk jabodetabek berupa paket sembako dengan nilai Rp 600.000 per keluarga,” kata Juliari usai rapat dengan Presiden. Juliari menyebut, paket sembako tersebut akan diberikan selama tiga bulan dan akan dimulai per bulan April ini. Jadi, total tiap keluarga miskin akan mendapat paket sembako senilai Rp 1,8 Juta. “Penyaluran akan kami mulai dalam waktu dua minggu dari sekarang,” kata Juliari.
Juliari menyebut, pemerintah menggunakan data terpadu milik Kemensos dalam memilih tiap keluarga yang berhak mendapatkan paket sembako ini. Data itu akan dilengkapi juga dengan data milik pemerintah daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada 1,7 juta keluarga di wilayah Jabodetabek yang akan menerima paket sembako ini. BLT untuk Luar Jabodetabek Sementara untuk warga di luar wilayah Jabodetabek akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Jumlah yang diterima tiap keluarga juga adalah Rp 600.000 per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan, dimulai dari bulan April ini. ” BLT selama tiga bulan dengan indeks juga 600 ribu per keluarga,” Kata Juliari. .
Juliari menyebut, BLT ini akan diberikan kepada seluruh keluarga di luar wilayah Jabodetabek yang terdata dalam data terpadu Kemensos. Namun syaratnya, keluarga tersebut belum menerima bansos lain seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai atau pun Kartu Pra Kerja. Ia memperkirakan ada sekitar 9 juta keluarga yang akan menerima BLT ini. Selain mengandalkan data Kemensos, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan tiap pemerintah daerah untuk pemutakhiran data. “Nanti kami juga minta data tambahan dari Pemda,” kata Juliari. Bantuan Lain Selain dua bantuan langsung tersebut, pemerintah juga menambah anggaran untuk program bantuan sosial lainnya.
Misalnya Program Keluarga Harapan (PKH) akan ditambah jumlah penerimanya dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Nilai uang tunai yang diberikan untuk tiap penerima manfaat juga meningkat 25 persen. “Dan juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat. Penerima Kartu Sembako juga dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima. Nilainya juga dinaikkan sebesar 30 persen dari Rp 150 ribu menjadi 200 ribu dan akan diberikan selama 9 bulan. Lalu Kartu Pra Kerja juga anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Penerima manfaatnya juga ditambah menjadi 5,6 juta orang.
“Terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Terakhir, pemerintah juga menggratiskan tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA kategori subsidi. Pembebasan tarif dan diskon listrik ini berlaku tiga bulan, yakni di bulan April, Mei, dan Juni. Total, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk berbagai program jaring pengaman sosial ini. Libatkan Pedagang dan Ojek Presiden Jokowi pun meminta penyaluran program jaring pengaman sosial ini dieksekusi dengan melibatkan pedagang sembako hingga pengendara ojek.
Jokowi ingin banyak pihak terlibat dalam penyaluran bansos agar ada pergerakan ekonomi di tengah pandemi virus corona Covid-19. “Rancang mekanisme yang bisa melibatkan sektor usaha mikro, usaha kecil, pedagang sembako di pasar, jasa transportasi ojek,” kata Jokowi. “Sehingga ini bisa menggerakkan, mengikutsertakan usaha-usaha di bawah agar bersama-sama dengan kita. Dan juga ekonomi di bawah juga ikut bergerak,” sambungnya.
Jokowi juga meminta jajarannya memastikan bahwa penyaluran berbagai bantuan ini tepat sasaran. “Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat, saya ingin by address sehingga tepat dan akurat melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah. Sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat,” tegasnya. Jokowi juga meminta agar penyaluran bantuan ini secepat mungkin dilakukan. Sebab dampak wabah Covid-19 sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Ia juga meminta mekanisme penyalurannya dibuat seefisien mungkin. “Gunakan cara-cara praktis dan tidak berbelit-belit dan tidak menyulitkan masyarakat,” ujar Kepala Negara.
(Dikutip dari Kompas.com)
Komentar