ReferensiPublik.com – Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Seluma, Drs. Zahirin Rasul mengeluhkan dana anggaran untuk lembaga yang ia pimpin. Pasalnya, sejak 2 tahun terakhir dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak ada sama sekali dikucurkan lagi untuk organisasi tersebut.
Menurutnya, hingga akhir kepengurusannya nanti, BMA dipastikan tidak dapat berkegiatan maksimal. Hal itu hanya kendala dana. Sebagaimana periodesasi masa jabatan, pengurus akan habis pada Juni 2021. “Periode kita tidak lama lagi akan berakhir,” katanya.
“Sekarang ini satu sen pun tidak ada anggaran untuk BMA. Sehingga kita kesulitan menjalankan kegiatan-kegiatan BMA,” kata Zahirin Rasul.
Sementara itu, dijelaskan Zahirin bahwa BMA Seluma yang ia komandoi sudah menjalankan programnya dengan pembiayaan Rp 250 juta dari APBD. Yakni pada tahun pertama kepengurusan, setelah dilantik. Selain tahun anggaran tersebut, tidak ada lagi dana APBD yang diberikan kepada BMA.
“Dana yang pernah kita terima itu untuk ATK, komputer kantor, pengadaan pakaian adat, biaya pelantikan pengurus BMA kecamatan dan lain-lain,” Katanya.
Terpisah, mantan Ketua BMA Kabupaten Seluma Syamsir Ardi, S.Sos ketika diminta tanggapannya mengenai hal tersebut, ia mengaku terkejut. Menurutnya, dana APBD sebesar seperempat miliar rupiah yang pernah diterima BMA itu, dinilai begitu besar.
“Banyak Rp 250 juta itu. Kalau masa kepengurusan kami sebelum itu dahulu, tidak ada anggaran seperti itu dari Pemda, tapi program dan kegiatan adat bisa dijalankan,” katanya.
(Yt)
Komentar