BENGKULU. RP – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis awal tahun 2019 kemarin angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih menempati posisi kedua tertinggi di Sumatera. Dalam catatan BPS, penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mencapai 303.545 orang atau 15,41 persen dari total jumlah penduduk.
Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief, mengutarakan, setiap level pemerintahan hendaknya seiring sejalan mulai dari tingkat pusat, daerah, camat, lurah atau desa, hingga ke unit terkecil seperti dusun atau RT/RW untuk menangani kemiskinan secara masif.
“Karena ini tanggungjawab bersama. Programnya singkron mulai dari pusat sampai ke unit pemerintahan terkecil agar datanya jelas, orangnya jelas, dananya jelas, sehingga hasilnya jelas. Saya yakin dengan cara seperti ini kemiskinan bisa ditekan serendah-rendahnya,” kata Riri Damayanti kepada awak media, Selasa (5/3/2019).
Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini mengaku kerap mendapatkan keluhan dari warga masyarakat mengenai program-program pengentasan kemiskinan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran.
“Ketika saya ke beberapa desa di Kaur belum lama ini ada mereka yang miskin tidak dapat BPJS gratis, yang dapat justru yang mampu atau bahkan ada yang sudah meninggal. Soal data ini yang saya maksud harus seiring sejalan,” ungkap Riri Damayanti.
Riri Damayanti mengungkapkan ada begitu banyak program pemerintah pusat yang bila disalurkan dengan cepat dan tepat, bisa mengeluarkan banyak warga miskin keluar dari kemiskinan akut.
“Misalnya ada bantuan kambing dari kementerian. Disalurkan kepada penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Bengkulu. Yang dapat di sebuah desa ada 10 orang. Tahun kedua atau ketiga, orang itu sudah bisa mandiri. Begitu juga dengan seluruh program kementerian yang lain,” imbuh Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu tersebut.
Riri Damayanti optimis, ketika pusat, daerah hingga unit terkecil dalam pemerintahan dapat seiring sejalan dalam sebuah koordinasi intensif bisa mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh.
“Upaya ini pasti saya yakin sudah ada. Tapi di Bengkulu saya berharap ini bisa dijalankan dengan optimal agar hasilnya bisa lebih tampak. Seiring sejalan kita kelola potensi yang kita miliki untuk mengentaskan kemiskinan,” demikian Riri Damayanti.
Untuk diketahui, Komite I DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD RI. Komite I DPD RI memiliki tugas konstitusional untuk memperhatikan urusan daerah diantaranya mengenai Pemerintah Daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, Pemukiman dan kependudukan; Pertanahan dan tata ruang; Politik, hukum, HAM dan ketertiban umum; dan Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.
(Ads)
Komentar