BENGKULU. RP –Fenomena bahwa pembangunan ekonomi yang cenderung mengejar pertumbuhan yang padat modal dan padat teknologi dan hanya menggunakan tenaga kerja yang terdidik dan terampil dapat menjadi ancaman bagi pembangunan kependudukan yang sejahtera dan bermartabat.
Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan, pembangunan kependudukan yang baik membutuhkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan yang berpihak kepada para pengangguran dan tenaga kerja produktif di desa-desa terpencil dan terisolir.
“Tenaga kerja yang belum terdidik masih berlimpah ruah, terutama di desa-desa. Ini salah satu pemicu urbanisasi yang selama ini datang ke kota untuk mengais rezeki. Sulit untuk membayangkan masa depan kependudukan kalau ketimpangan ekonomi semacam ini tidak diselesaikan,” kata Riri Damayanti kepada awak media, Selasa (12/3/2019).
Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menjelaskan, pembangunan ekonomi yang mengabaikan pemerataan itu bukan hanya mengancam krisis tata kelola pemukiman dan kependudukan di masa yang akan datang, namun juga menabrak keadilan ekonomi yang diatur dalam konstitusi dasar Indonesia terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Mulai sekarang pembangunan harus diarahkan untuk mencapai hak-hak dasar manusia Indonesia terutama untuk mencapai kesejahteraan hidup dan kehidupan yang bermartabat. Potensi masyarakat bawah dan di desa-desa harus terus diberdayakan agar mereka bisa ikut menikmati hasil-hasil pembangunan,” ungkap Riri Damayanti.
Kakak Pembina Duta Generasi Berencana BKKBN Provinsi Bengkulu ini memaparkan, program-program kependudukan harus selaras dengan upaya peningkatan kualitas hidup baik dalam bidang pendidikan dan kesehatan, bukan hanya kepada kaum laki-laki, namun bahkan yang terutama terhadap kaum perempuan.
“Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan organisasi lokal, nasional dan internasional dapat diperkuat untuk mewujudkan hal tersebut. Semua pengelolaan ekonomi yang merusak alam harus dihentikan agar tidak mengancam kehidupan generasi mendatang,” tandas Riri Damayanti.
Ketua Bidang Tenaga Kerja, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menekankan, DPD RI sangat berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang berorientasi pada ekonomi berkeadilan tersebut.
“Saya dan rekan-rekan di DPD RI telah menginisiasi banyak regulasi seperti RUU tentang Pemerataan Pembangunan Daerah dan RUU Pengembangan Daya Saing Daerah. Saya berharap pemerintah dan DPR RI bisa segera mengakomodir RUU-RUU tersebut sehingga bisa memberikan harapan kepada rakyat Indonesia untuk masa depan yang lebih baik,” demikian Riri Damayanti.
Untuk diketahui, arus perkembangan teknologi informasi di era indutri 4.0 saat ini tak terbendung dan telah menghadirkan produk teknologi yang berimbas pada berbagai bidang-bidang sosial dan sisi kehidupan umat manusia serta memberikan andil dalam mengubah tingkah laku dan gaya hidup manusia.
Konsekuensi dari hal tersebut adalah peranan tenaga manusia kini banyak diambilalih oleh internet maupun telepon selular. Banyak pekerjaan yang dulunya dikerjakan oleh manusia digantikan oleh mesin, melempar para pekerja produktif sebagai pengangguran.
Melimpahnya tenaga kerja manusia Indonesia saat ini berbanding lurus dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja. Sementara tenaga kerja yang tersedia banyak ditolak oleh perusahaan karena menganggap bahwa keahliannya tidak dibutuhkan.
Kecerdasan pemerintah memang sangat dibutuhkan untuk menyikapi hal ini terutama bagaimana upaya untuk mendorong lahirnya generasi yang kreatif yang dapat memahami tantangan zaman. [**]
Komentar