ReferensiPublik.com >> Kementerian PAN RB memastikan bahwa Pemerintah akan melakukan rekrutmen CPNS 2019 di seluruh Indonesia. Hal ini telah dimulai dengan langkah prioritas dilakukan termasuk usulan formasi yang sudah diminta kepada seluruh lembaga dan pemerintah daerah.
Anggota Komite I DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief berharap Kementerian PAN RB dapat melakukan seleksi ketat untuk merekrut CPNS yang bermental pekerja atau orang-orang yang memiliki disiplin kerja yang tinggi.
“Dalam hal ini saya mengapresiasi semua ASN (Aparatur Sipil Negara) yang telah masuk kerja setelah cuti bersama Lebaran, termasuk mereka yang tetap masuk kerja meski sedang libur lebaran,” kata Riri Damayanti kepada wartawan, Kamis (13/6/2019).
Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menuturkan, ASN bermental pekerja sangat dibutuhkan, terutama saat-saat masyarakat benar-benar membutuhkan pelayanan publik yang berkesinambungan.
“Karena kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik nggak bisa berhenti walau hanya beberapa hari. Saat lebaran misalnya, masyarakat butuh pemerintah mengawasi juru parkir liar, mengurai kemacetan, keamanan, kebersihan dan administrasi kependudukan,” ungkap Riri Damayanti.
Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini menambahkan, CPNS 2019 sebaiknya merupakan orang-orang yang telaten, mau bekerja keras dan bekerja cerdas dan bekerja tuntas.
“Cari orang yang mau jaga komitmen dalam melayani masyarakat, bukan yang meminta untuk dilayani,” demikian Riri Damayanti.
Data terhimpun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun Twitter resmi @BKNgoid mengumumkan bahwa jumlah lowongan CPNS yang dibuka mencapai 254.173 lowongan.
Belum disampaikan kapan waktu pendaftaran dibuka CPNS itu diumumkan. Hanya saja BKN memberi daftar alokasi CPNS 2019 untuk penempatan di pemerintah pusat maupun daerah.
Alokasi untuk pemerintah pusat sebanyak 46.425 lowongan, dan untuk pemerintah daerah mencapai 207.748. Untuk pemerintah daerah, terdiri dari lowongan PNS 62.324 dan untuk PPPK/P3K 145.424.
Keputusan pembukaan lowongan CPNS 2019 tersebut juga tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Secara Nasional 2019 pada 17 Mei 2019.
Dalam putusan tersebut, pemerintah daerah mendapat alokasi 30 persen untuk CPNS. Alokasi 70 persen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar pada satuan/unit kerja di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar menjadi prioritas. Dengan memberi kesempatan kepada pegawai non-PNS.
“Pengadaan ASN diutamakan bagi satuan/unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru.”
Usulan kebutuhan ASN untuk pemerintah pusat, tulis Syafrudin, harus memperhatikan peta jabatan yang sudah ditetapkan PPK. Selain itu, jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun tahun 2019 dan ketersediaan anggaran untuk CPNS juga perlu jadi pertimbangan.
Perihal alokasi pegawai pemerintah pusat, 50 persen untuk CPNS, dan 50 persen untuk PPPK. Satuan atau unit kerja yang dalam pengadaan CPNS tahun 2018 tidak mendapat alokasi tambahan pegawai baru, jadi prioritas.
Di luar itu, setiap instansi bisa mengusulkan kebutuhan jabatan fungsional. Jabatan ini bisa diisi PPPK dengan memberi kesempatan bagi pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
(Ads)
Komentar