oleh

Riri: Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Perlu Dikaji Secara Serius

ReferensiPublik.com – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis awal Desember 2019 persentase penduduk miskin provinsi Bengkulu berada pada angka 15,23 persen turun sekitar dua persen dibanding Maret 2016 yang berada pada posisi 17,32 persen.

Namun hal tersebut masih tinggi dibanding dengan persentase penduduk miskin nasional yang hanya 9,41 persen dan masih berada pada peringkat teratas kedua setelah Aceh untuk pulau sumatera.

Anggota Komite II DPD RI Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, berdasarkan data tersebut perlu dikaji secara serius mengapa angka kemiskinan masih tinggi. Apakah program yang kurang tepat sasaran atau ada masalah lain.

“Karena ini tanggungjawab bersama. Programnya singkron mulai dari pusat sampai ke unit pemerintahan terkecil agar datanya jelas, orangnya jelas, dananya jelas, sehingga hasilnya jelas. Saya yakin dengan cara seperti ini kemiskinan bisa ditekan serendah-rendahnya,” kata Riri Damayanti kepada media, Kamis (5/12/2019).

Dalam mengentaskan kemiskinan, kata Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini, riset tersebut akan mencari apa kendala dan menjawab kemiskinan Provinsi Bengkulu yang masih tinggi. Sehingga, lanjutnya, dapat melahirkan program-program yang menarik dalam mengentaskan kemiskinan.

“Dimanakah daerah-daerah tertinggal, daerah kemiskinannya yang masih tinggi. Harus kita gali apa programnya dan bagaimana hasilnya, serta outputnya seperti apa,” ungkap Riri Damayanti.

Perempuan yang mendapat gelar Putri Dayang Negeri oleh Masyarakat Adat Tapus ini menyarankan, dalam program, pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin, perbaikan akses pendidikan dan diperlukan pelatihan yang menyertakan keluarga miskin serta bantuan peluang usaha berupa bantuan modal usaha mikro.

Hal tersebut menurutnya, dapat meningkatkan pendapatan, kemudian bisa memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan dan non pangan.

“Kemiskinan adalah sebuah sistem dengan penguasaan modal dan ketidaktersedian alat produksi. Maka sangat perlu dalam pengentasan kemiskinan, pelatihan dan modal produksi berupa usaha mikro serta terkontrol oleh pemerintah,” jelas Riri Damayanti.

Menurut Senator Termuda ini, pelatihan saat ini hanya sekedar pelatihan. Pemberian modal dan kontrol kurang diberlakukan. Sehingga hasilnya kurang maksimal. Namun, ungkapnya, pemerintah patut diapresiasi dengan apa yang telah dilakukan karena telah mampu mengunurunkan angka kemiskinan hingga 2%.

“Saya harap, kedepan, pemberdayaan ekonomi daerah tertinggal menjadi prioritas dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan hal tersebut, sedikit demi sedikit kemiskinan akan terentaskan,” demikian Riri Damayanti.

(Ads)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru