ReferensiPublik.com >> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD BU. Rabu (19/6/2019).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD BU, Aliantor Harahap, beserta Wakil Ketua II, Agus Riyadi, serta dihadiri Wakil Bupati, Arie Septia Adinata, unsur FKPD, OPD serta tamu undangan lainya.
Laporan disampaikan langsung oleh Wakil Bupati BU Arie Septia Adinata SE, bahwa adanya saldo sebesar Rp.72.286.474.952,88 yang merupakan akumulasi dengan rincian :
A. Rekening kas bud sebesar Rp.66.406.277.- 658,21
B. Kas bendahara pengeluaran yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.314.914.615
C. Kas di bendahara blud yang terdapat pada bank di blud RSUD Arga Makmur sebesar Rp.1.673.- 493.536
D. Kas di bendahara BOS yang terdapat di tekening SD dan SMP sebesar Rp.267.743.021
E. kas di bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan (JKN) sebesar Rp.2.210.694.426,67 dan non kapitasi JKN pada 22 fasilitas kesehatan (FKTP) puskesmas sebesar Rp. 413.351.697
“Tentang capaian PAD, yang dari tahun ketahun belum bisa mencapai target sesuai asumsi yang telah disepakati, kita memerlukan langkah-langkah strategis, guna menyikapi hal yang akan dilaksanakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD, malakukan pengutan pajak retribusi untuk meningkatkan PAD,”tukasnya.
Guna menjawab tentang tugas Satgas, tambahnya, apakah jalan yang ada hanya untuk Kecamatan Arga Makmur saja?, tugas Satgas yakni semua jalan tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara.
“Keterbatasan anggaran yang ada pada dinas PUPR untuk kegiatan Satgas jalan di tahun anggaran 2019, maka difokuskan pada Kecamatan Kota Arga Makmur,” tutup Wabup.
(ADV)
Komentar