oleh

Bupati Cirebon Himbau Masyarakat Turut Cegah Radikalisme

ReferensiPublik.com – Berkembangnya paham radikal dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya masalah kemiskinan dan kebodohan karena rendahnya SDM,  Hal tersebut dikatakan Bupati Cirebon H. Imron Rosadi saat membukan forum dialog terbuka yang diselenggarakan Yayasan Ashirbani Cirebon. Sabtu (16/11/2019).

Seperti fenomena pengibaran bendera HTI oleh oknum ASN di Cirebon karena pemahaman agamanya kurang sehingga salah dalam implementasinya.  Doktrin paham radikalisme diterima tanpa memahami ajaran agama sebenarnya. Indonesia bukan negara agama namun negara beragama.

Melengkapi pernyataannya, Bupati Cirebon mengatakan paham radikalisme sudah ada sejak zaman Orde Baru, namun karena ketat keamaman maka sulit berkembang, berbeda dengan era reformasi yang  cenderung longgar. Paham radikalisme diperkirakan disebarkan oleh pihak kepentingan baik individu maupun negara.

“Paham radikalisme biasanya akan mudah mempengaruhi individu yang kecewa dengan keadaan. Pada zaman nabi dan para sahabat nabi paham radikalisme sudah ada, seperti terjadi perebutan kekuasaan pada era kepemimpinan Usman dan Ali bin Abu Tholib,”ujarnya.

Lanjut dikatakan Bupati, Radikal agama dijadikan jargon politik kepentingan, sehingga muncul HTI. Paham yang disebarluaskan oleh HTI tidak ada yang sukses, HTI dilarang dibanyak negara namun di Indonesia tumbuh subur.  Islam Indonesia mengikuti kearifan lokal dan menjunjung tinggi Islam yang rahmatan lil alamin. NU mengembangkan pememahaman tersebut,  sehingga toleran karena terbiasa diajarkan untuk menerima  perbedaan, misalnya dari mazhab yang ada. Mewujdkan Indonesia Maju diperlukan peran aparat keamanan dan semua pihak mencegah berkembangnya paham radikalisme.

Dialog terbuka yang diselenggarakan Yayasan Ashirbani Cirebon menghadirkan empat narasumber yaitu Letkol Laut (P) Agung Nugroho SE, M.Tr Hanla (Danlanal Cirebon), Mustaqim Asteja (Kerabat dari  Keraton Kesepuhan, Sejarahwan dan budayawan Cirebon), DR. KH Wawan Arwani MA (Pimpinan Ponpes Buntet/Rois Syuriah PCNU Kab Cirebon).

Letkol Laut (P) Agung Nugroho SE, M.Tr Hanla (Danlanal Cirebon), dalam paparannya mengatakan, visi-misi Presiden selain menciptakan SDM yang lebih baik juga  memperhatikan permasalahan radikalisme. Secara umum individu yang terpapar paham radikal relatif rendah pendidikan dan ekonominya, sehingga kecewa dengan keadaan dan pemerintah. Paham radikalisme cenderung memaksakan kehendaknya sesuai keyakinan yang sangat jauh dari nilai-nilai  Pancasila dan UU 1945.

Peristiwa bom bunuh diri di Mapolres Kota Medan menjadi cacatan khusus, karena pelakunya berinteraksi normal dengan masyarakat sekelilingnya. Berbeda dengan pelaku bom bunuh diri sebelumnya yang cenderung tertutup,  bersifat fanatik, intoleran, ekslusif, dan cenderung ingin merubah keadaan dengan cara signifikan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mengantisipasi berkembangnya gerakan radikalisme.  Edukasi kepada masyarakat (pelajar, mahasiswa dan generasi muda) agar dapat memahami ajaran agama Islam dengan benar, serta patuh kepada konstitusi dan pemerintah, sehinga radikalisme yang saat ini sedang marak bisa diminimalisir.

Mustaqim Asteja (Kerabat Kraton Kasepuhan Cirebon, Sejarawan dan budayawan) mengatakan masyarakat harus mendukung pemimpin nasional karena demokrasi telah dilaksanakan dan telah terpilih kepemimpinan nasional. Mekanisme kepemimpinan nasional merupakan hasil perjuangan para leluhur sehingga negara Indonesia menjadi negara merdeka dan berdaulat.

Pada awal Indonesia merdeka sudah muncul muncul bibit-bibit paham radikalisme yaitu adanya orang Sunda yang ingin merdeka dengan mendirikan negara Pasundan pimpinan Surya Legawa sebagai negara boneka NICA. Mereka ingin melakukan apel  di alun-alun Cirebon namun dari kalangan Kraton Cirebon menolak, karena Cirebon sangat mendukung kepemimpinan nasional dari zaman dahulu sampai saat ini. Sejak proklamasi kemerdekaan sampai dengan era globalisasi dengan berkembangnya dunia internet, berbagai masalah yang harus diwaspadai antara lain : KKN (Korupsi, Koluso dan Nepotisme), kemiskinan, kebodohan, narkoba, separatis, dan teroris.

Sementara itu, DR. KH Wawan Arwani MA (Pimpinan Ponpes Buntet), mengatakan NKRI tetap berdiri kokoh diatas keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) menjadi indikator bahwa Indonesia negara yang cukup kuat dari ancaman radikalisme. Namun peristiwa teror bom bunuh dan aksi kekerasan diberbagai tempat harus diwaspadai bahwa penyebaran paham radikal masih terus berlanjut.

“Paham radikalisme  agama  tidak pernah diajarkan oleh ulama  pejuang Islam di Indonesia, berbeda dengan ulama yang ada di Timur Tengah. Pesantren sebagai basis penyebaran Islam di Indonesia memiliki dua fungsi yaitu pencerahan kepada warga sekitar pesantren dan sebagai  benteng pertahanan dalam melawan penjajahan Belanda,”jalsnya.

Ia manambahkan bahwa, Pesantren di Indonesia tidak dilahirkan untuk menciptakan paham  radikalisme,  namun karakter pesantren Indonesia adalah toleran dan damai, sehingga kehadiran pesantren mampu menggerakan  ekonomi masyarakat. Pada masa perjuangan pesantren juga menjadi garda terdepan kemerdekaan NKRI. Karakteristik pesantren yang toleran membentuk tata nilai Islam Indonesia yang mengedepankan mazhab “Islam rahmatan lilalamin”,  sehingga Islam Indonesia menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, mempraktekan Islam yang damai.

Sejarah masuknya ajaran Islam di Nusantara dilakukan secara damai melalui dakwah dan  jalur perdagangan, berbeda dengan penyebaran Islam yang dilakukan di Timur Tengah dengan cara penaklukan wilayah. Ajaran Islam berkembang karena dakwahnya disesuaikan dengan keadaan orang Indonesia atau kearifan lokal misalnya, masalah memakai pakaian tidak harus sama dengan budaya Timur Tengah namun yang penting sesuai dengan ajaran Islam.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terbaru