Gunernur Rohidin paparkan target pembangunan Pemprov di Kabupaten Kepahiang
KEPAHIANG. RP – Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 ini masih menjadikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan. Utamanya untuk pembangunan jalan dan jembatan. Untuk Kabupaten Kepahiang, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Pemprov Bengkulu menyiapkan setidaknya 54 Miliar.
“Kita menggunakan skema membangun total sepanjang ruas jalan. Tidak sepotong-sepotong agar asas manfaatnya terasa. Untuk di Kepahiang, tahun ini alokasi anggarannya mencapai 54 miliar untuk membangun jalan provinsi,” papar Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat sambutan dalam Paripurna Istimewa HUT ke 15 Kabupaten Kepahiang, Sabtu (05.01.19)
Dengan skema tersebut, terang Rohidin, sisa ruas jalan yang belum terbangun, akan digarap pada tahun berikutnya. Sehingga, targetnya pada akhir 2020 kondisi seluruh ruas jalan dalam kondisi baik.
Selain meningkatkan konektivitas dalam daerah, Pemprov Bengkulu juga terus berupaya mendorong terbangunnya konektivitas dengan provinsi tetangga. Baik itu memalui jalur darat, laut juga udara.
“Tol Lubuk Linggau – Kota Bengkulu akan terintegrasi dengan Pelabuhan Pulau Baai. Tahapannya sudah sampai penyusunan AMDAL. Ini bakal terwujud jika sinergi bupati bupati dan walikota mempunyai frame yang sama, yakni membuka isolasi Bengkulu dan diikuti produktivitas masyarakatnya,” ujar Rohidin yang juga memaparkan target Kawasan Ekonomi Khusus Pulau Baai serta pengembangan Bandara Fatmawati Bengkulu.
Dirinya juga memohon restu dan sinergi seluruh pihak, agar upaya menyejajarkan Provinsi Bengkulu dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia bisa terwujud. Diungkapkan Rohidin, upaya memperbesar kerangka kelembagaan instasi dan kampus di Bengkulu telah dilakukan Pemprov. Tak sekadar lobi dan presentasi, Pemprov juga memberikan support dengan anggaran.
Sementara, Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid memaparkan capaian pembangunan di Kabupaten Kepahiang hingga akhir tahun 2018. Memasuki usia ke 15 tahun Kepahiang, Bupati Hidayat menekankan perbaikan pelayanan publik.
“Berdasarkan evaluasi Ombudsman, kinerja pelayanan publik di Pemkab Kepahiang, masih rendah. Untuk itu saya mengajak semua pimpinan OPD untuk segera berbenah diri, melakukan reviu terjadap jenis pelayanan publik termasuk menidentifikasi kelemahan yang ada,” demikian tegas Bupati Hidayatullah.
Komentar