ReferensiPublik.com – Ratusan kepala desa (kades) yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Seluma menggelar aksi ke DPRD Seluma dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma. Aksi ini sebagai bentuk protes atas tidak dianggarkannya tunjangan kades dalam Anggaran Dana Desa (ADD) 2020. Aksi protes ini dimulai dengan titik kumpul di gerbang masuk Komplek Perkantoran Pemkan Seluma, Simpang 6, Kelurahan Talang Saling, Kecamatan Seluma, 7 Januari 2020
Kordinator lapangan (korlap) aksi, Kirman Efendi, S.Sos mengatakan aksi yang digelar ini merupakan aksi damai yang diikuti oleh seluruh kades dan perangkatnya dari 182 desa yang ada di Kabupaten Seluma.
“Aksi yang kami gelar ini adalah aksi damai. Untuk memprotes sikap Pemkab Seluma yang tidak mengalokasikan anggaran tunjangan kami di ADD 2020 ini. Kami protes, karena kami tidak menerima atas tindakan sepihak yang diambil Pemkab Seluma ini,” jelas Kirman.
Kirman menjelaskan protes yang digelar ini atas penerapan PP Nomor 11 Tahun 2019 yang mengatur tentang gaji kades dan perangkatnya yang telah diberlakukan oleh Pemkab Seluma. Dimana dalam penerapan PP ini tunjangan kades tidak dianggarkan oleh Pemkab Seluma. Sesuai PP, Siltap kades hanya Rp 2,4 juta. Jauh berbeda di tahun 2019 lalu yang mencapai Rp 3 juta.
“Jadi kami sangat keberatan dengan ini. Kami protes agar Pemkab Seluma menganggarkan tunjangan kami, minimal sama seperti tahun 2019 lalu,” sampai Kirman. Sekda Seluma menyatakan aksi PPDI ini di rangkapi oleh pemerintah daerah kabupaten Seluma,, (iriadi) sekda Seluma ini akan di anggarkan pada apdp perubahan di tahun anggaran 2020 ini.
Massa mulai bergerak pukul 09.30WIB, diawali ke Kantor Bupati Seluma. Setalah itu baru dilanjutkan ke DPRD Seluma.
(Yt)
Komentar